JAKARTA – Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Prof. Dr. Mustari, menegaskan perlunya langkah korektif nyata untuk memastikan arah demokrasi Indonesia tetap sehat sesuai cita-cita Reformasi 1998.
Menurutnya, gelombang demonstrasi rakyat yang marak sejak akhir Agustus adalah alarm keras bahwa praktik bernegara saat ini semakin jauh dari amanat konstitusi.
Dalam Rapat Pleno K3 MPR RI pada 12–14 September 2025 di Jakarta, Mustari menyampaikan bahwa akar persoalan bangsa tidak bisa dilepaskan dari menguatnya cengkeraman oligarki yang mendistorsi agenda Reformasi.
Ia menilai amanah untuk memulihkan dan menyehatkan ekonomi nasional, yang menjadi salah satu semangat Reformasi 1998, kini terancam gagal.
“Bangsa ini butuh keberanian melakukan koreksi. Reformasi kepolisian adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa langkah itu, demokrasi kita hanya akan menjadi formalitas yang dikuasai segelintir kelompok kecil,” ujar Mustari.
K3 MPR RI sendiri pada 8 September 2025 telah menyampaikan surat rekomendasi resmi kepada Pimpinan MPR RI.
Surat itu menekankan pentingnya menempatkan aspirasi rakyat sebagai suara kedaulatan yang sah serta mendorong seluruh lembaga negara melakukan evaluasi menyeluruh.
Mustari menekankan, rekomendasi tersebut harus dipahami bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peringatan keras untuk mengembalikan tata kelola negara pada konstitusi dan etika kebangsaan.
“Reformasi 1998 mengamanahkan bangsa ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jalan itu harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan elit negara. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam krisis kepercayaan dan kerusuhan sosial,” tegasnya. (*)
