MAKASSAR – Situasi keamanan di Kota Makassar kembali menjadi sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan mendesak Kapolri untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kapolrestabes Makassar menyusul maraknya insiden yang dianggap mencerminkan kegagalan dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, fungsionaris HMI Sulsel, Iwan Mazkrib, menilai eskalasi konflik belakangan ini—mulai dari pembakaran gedung DPRD, bentrokan antarwarga, perang kelompok lorong, hingga kerusuhan di ruang publik—menjadi bukti lemahnya sistem keamanan di tingkat kota.
“Kapolrestabes harus dievaluasi secara total. Kegagalan ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk hidup aman dan tenteram sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” tegas Iwan, Sabtu (27/9).
Ia juga menyoroti perlunya Polri membenahi sistem deteksi dini, memperkuat patroli berlapis, serta melindungi ruang publik dari potensi gangguan keamanan.
“Reformasi Polri sejauh ini belum menyentuh substansi. Saatnya ada perbaikan nyata agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman,” tambahnya.
Di sisi lain, suara apresiatif juga muncul dari kalangan aktivis HMI.
Raffi Hidayat Balandai, mantan Pengurus Besar HMI 2021–2023 yang memantau situasi dua bulan terakhir, mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir terdapat peningkatan respons cepat aparat penegak hukum bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar.
“Pengamanan dalam seminggu ini cukup baik. Koordinasi Forkopimda menjadi percepatan yang penting untuk menjaga keutuhan keamanan masyarakat,” ujar Raffi.
Raffi menekankan, kamtibmas adalah kondisi ketika masyarakat dapat hidup aman, tenteram, dan tenterang. Hal itu, kata dia, hanya bisa terwujud jika kepolisian profesional, penegakan hukum berjalan adil, dan masyarakat turut berpartisipasi aktif menjaga ketertiban.
Ia juga mengutip Pasal 1 UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan kamtibmas sebagai prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional.
Meski begitu, Raffi mengingatkan bahwa sejumlah kawasan, terutama di bagian utara Makassar, masih rawan konflik sosial akibat perang kelompok.
Dirinya berharap sinergi aparat dan masyarakat dapat terus diperkuat agar potensi kerawanan tidak berkembang menjadi ancaman serius.
Desakan evaluasi dan apresiasi ini menunjukkan dua sisi yang sama-sama penting: kebutuhan akan akuntabilitas pimpinan kepolisian sekaligus dorongan agar percepatan pengamanan yang sudah terlihat dapat dijaga secara konsisten. (*)
