JAKARTA — Ribuan massa memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) dalam agenda Reuni 212, Selasa (2/12) malam. Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan dua tuntutan utama kepada pemerintah pusat.
Pertama peningkatan status Bencana Nasional atas banjir besar di Sumatera dan penetapan 2 Desember sebagai hari libur nasional bertajuk Hari Ukhuwah Indonesia.
Acara yang berlangsung hingga malam ini turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya mantan Imam Besar FPI Rizieq Shihab, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii.
Desak Status Bencana Nasional
Ketua Steering Committee (SC) Reuni 212, Ahmad Sobri Lubis, dalam orasinya meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status Bencana Nasional atas bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diumumkan dalam acara, jumlah korban meninggal mencapai 712 orang, sementara 507 lainnya masih hilang per Selasa sore.
“Kami mendukung supaya bencana di Aceh dan Sumatra ini statusnya sebagai bencana nasional. Agar kita semuanya bisa bahu-membahu meringankan beban dan memudahkan pemulihan daerah terdampak,” ujar Sobri.
Sebagai bentuk solidaritas, peserta acara menggelar salat gaib dan mengumpulkan donasi untuk korban bencana, termasuk untuk warga Palestina dan Sudan.
Usulan Libur Nasional ‘Hari Ukhuwah Indonesia’
Selain isu bencana, acara ini juga menjadi momentum penyampaian aspirasi politik.
Ketua Organizing Committee (OC) sekaligus menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas, mengusulkan agar tanggal 2 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Ia mengusulkan nama “Hari Ukhuwah Indonesia”, dengan alasan agar umat Islam dapat berkumpul secara rutin di Monas setiap tahun tanpa terkendala aktivitas kerja.
“Mumpung ada Wamenag, mumpung ada Gubernur. Bagaimana kalau momentum 212 ini kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia—2 Desember libur nasional. Setuju?” serunya, yang langsung disambut teriakan persetujuan massa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wamenag Romo Muhammad Syafii menyatakan telah mencatatnya, namun keputusan tetap berada di tangan Presiden.
“Usulan tadi sudah saya catat. Tapi apakah bisa atau tidak, saya harus sampaikan dulu kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Syafii menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut sesuai mekanisme pemerintah. (*)
