MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari strategi memperluas akses ekonomi masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat menghadiri Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Makassar di Atrium Trans Studio Mall Makassar, Minggu (1/11/2026).
Hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Andi Winarno mendampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Ashar Nasution, dalam peluncuran Buku Panduan Literasi dan Referensi Dakwah Keuangan Syariah (PELITA Syariah).
SYAFIF Jadi Momentum Penguatan Ekosistem Syariah
Andi Winarno mengapresiasi penyelenggaraan SYAFIF yang dinilainya menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sektor keuangan syariah, terutama di Sulawesi Selatan.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian prakegiatan menuju Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.
“Kegiatan ini merupakan prakegiatan menuju perhelatan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026. Momentum ini penting untuk memperkuat langkah bersama dalam memajukan sektor keuangan syariah di daerah,” ujarnya.
Ia juga mengajak pelaku industri keuangan syariah terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan yang kompetitif, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis syariah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” katanya.
Sulsel Dinilai Punya Potensi Besar
Andi Winarno menilai Sulawesi Selatan memiliki modal kuat untuk berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah.
Potensi tersebut ditopang posisi strategis Sulsel sebagai simpul perdagangan di kawasan timur Indonesia, kapasitas ekonomi daerah, serta karakter masyarakat yang religius.
Ia berharap SYAFIF dapat memperkuat sinergi lintas sektor, memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta mendorong pemanfaatannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan materi bertajuk Sinergi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Memperluas Akses dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Friderica menguraikan sejumlah tantangan pengembangan keuangan syariah, mulai dari kapasitas dan ketahanan kelembagaan, adopsi pasar dan kepercayaan konsumen, diferensiasi serta daya saing inovasi, hingga sinkronisasi regulasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK menetapkan empat arah strategis penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Keempatnya meliputi penguatan literasi berbasis kolaborasi, percepatan perluasan akses keuangan syariah, optimalisasi digitalisasi pendukung literasi dan inklusi keuangan syariah (LIKS), serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Ashar Nasution, mengatakan SYAFIF menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat agar semakin dikenal, dipahami, dan dimanfaatkan.
Hadirkan Pameran dan Edukasi Keuangan Syariah
SYAFIF Goes to Makassar merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah digelar di Banjarmasin, Jakarta, dan Aceh. Kegiatan di Makassar sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju penyelenggaraan IIFS 2026.
Selain peluncuran PELITA Syariah, acara tersebut menghadirkan pameran produk dan layanan keuangan syariah, pameran ekosistem keuangan syariah, gelar wicara interaktif, berbagai perlombaan, serta kegiatan edukatif dan hiburan bagi pengunjung.
Melalui kegiatan ini, OJK dan LPS bersama pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan berupaya memperkuat ekosistem keuangan syariah.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah sekaligus meningkatkan pemahaman dalam memanfaatkannya secara tepat. (*)
