Berita

Resmi Pimpin KAHMI UMI, Abd. Malik Usung Organisasi Berdaya dan Memberdayakan

Tim Redaksi
×

Resmi Pimpin KAHMI UMI, Abd. Malik Usung Organisasi Berdaya dan Memberdayakan

Sebarkan artikel ini
Pelantikan MR KAHMI UMI
Pelantikan MR KAHMI UMI oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, ST., MM, Kamis, 5 November 2026 (Foto: Herald)

MAKASSAR – Abd. Malik, S.Farm., M.Sc., Ph.D., resmi memimpin Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Majelis Rayon Universitas Muslim Indonesia (UMI) periode 2026–2031.

Dalam kepemimpinannya, ia mengusung visi menjadikan KAHMI UMI sebagai organisasi yang berdaya, berkolaborasi, dan memberdayakan.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Dekan Fakultas Farmasi UMI periode 2022–2026 itu dilantik sebagai Ketua Umum Majelis Rayon KAHMI UMI di Gedung Pascasarjana UMI, Makassar, Kamis (5/11/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, ST., MM.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, selaku Koordinator Presidium KAHMI Sulawesi Selatan, secara resmi saya melantik Pengurus Majelis Rayon KAHMI Universitas Muslim Indonesia periode 2026–2031,” ucap Fadriaty saat melantik Abd. Malik bersama seluruh jajaran pengurus.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari alumni, akademisi, unsur pemerintah, BAZNAS, organisasi kemasyarakatan, hingga pelaku dunia usaha.

Dalam sambutan perdananya, Malik menegaskan bahwa kepemimpinan KAHMI merupakan amanah pengabdian yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan orientasi pada kemanfaatan.

“Jabatan ini bukan kehormatan, ini amanah. KAHMI bukan tempat mencari nama, tapi tempat memberi makna,” ujarnya.

Ia berharap KAHMI UMI tidak hanya menjadi wadah silaturahmi dan reuni alumni, tetapi berkembang menjadi organisasi yang mampu mengonsolidasikan potensi anggotanya, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:  Musyawarah Rayon KAHMI UMI Sepakat Pilih Apt. Abd. Malik sebagai Ketua

Menurut Malik, kekuatan organisasi tidak cukup diukur dari struktur kepengurusan atau banyaknya kegiatan. Lebih dari itu, organisasi harus mampu merancang program yang relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak boleh bekerja dengan asumsi. Kita harus bekerja dengan data, dengan program yang terukur, dan dengan keikhlasan,” katanya.

Membangun Organisasi dengan 13 Bidang Pengabdian

Untuk mewujudkan visi tersebut, kepengurusan KAHMI UMI menyiapkan 13 bidang program prioritas. Bidang-bidang ini dirancang sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi alumni sekaligus memperluas ruang pengabdian organisasi.

Pada sektor pengembangan sumber daya manusia, bidang Pendidikan dan Pelatihan akan diarahkan pada penyediaan beasiswa, pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan keterampilan alumni. Sementara bidang Penelitian dan Kerja Sama akan mendorong riset terapan, terutama terkait zakat, filantropi, dan ekonomi umat.

Di bidang kesehatan dan lingkungan, program yang disiapkan antara lain bakti kesehatan gratis serta edukasi obat dan pangan halal. KAHMI UMI juga akan memperkuat pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan umat.

Organisasi ini turut memberi perhatian pada advokasi dan penegakan hukum melalui penguatan bantuan hukum bagi masyarakat kecil, serta pembinaan kemahasiswaan dan olahraga untuk mendukung pengembangan generasi muda.

BACA JUGA:  KAHMI se-Sulawesi Gelar SilatReg di Makassar, Gubernur Janjikan Jamuan Istimewa

Di sektor ekonomi, bidang Bisnis dan Kewirausahaan akan mengembangkan inkubator bisnis, pelatihan UMKM, dan perluasan akses permodalan. Adapun bidang Kesejahteraan dan Pendayagunaan Organisasi akan mendorong pembentukan koperasi alumni serta penguatan basis data anggota.

Delapan bidang tersebut dilengkapi dengan program pengembangan seni dan budaya, promosi dan pemberdayaan kader, hubungan antarlembaga, informasi dan komunikasi, serta penerbitan dan publikasi.

Malik menekankan bahwa seluruh bidang tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergi dan kerja bersama menjadi kunci agar setiap program dapat memberikan dampak yang lebih luas.

“Tiga belas bidang ini bukan sekadar struktur. Ini adalah tiga belas jalan untuk berkhidmat. Jika satu bidang bergerak, ia akan menggerakkan bidang lainnya,” ujarnya.

Perkuat Kolaborasi Gerakan Zakat

Komitmen membangun organisasi yang berdaya dan memberdayakan juga tercermin dalam agenda awal kepengurusan KAHMI UMI.

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan diskusi kebangsaan bertema “Peran KAHMI UMI dalam Penguatan Gerakan Zakat Menuju Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional”.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin hadir sebagai pembicara kunci. Diskusi juga menghadirkan Ketua BAZNAS Kota Makassar Dr. H. Usman Sofian, M.A., serta Guru Besar Ekonomi UMI Prof. Dr. Mansyur Ramly.

BACA JUGA:  KAHMI Sulsel Angkat Suara Soal Tersangka Korupsi Dana Pilkada Pangkep

Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas peluang kolaborasi antara organisasi alumni, pemerintah daerah, dan lembaga pengelola zakat dalam memperkuat gerakan filantropi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Malik menyatakan KAHMI UMI siap menjadi mitra strategis BAZNAS dan Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pengelolaan zakat yang lebih produktif dan berdampak.

Menurutnya, pengelolaan zakat perlu didukung pendekatan keilmuan, tata kelola berbasis data, dan integritas agar tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian masyarakat.

“Jika zakat dikelola dengan ilmu, dengan data, dan dengan amanah, Makassar bukan hanya akan menjadi Kota Filantropi, tetapi juga kota yang masyarakatnya sejahtera secara spiritual dan material,” katanya.

Abd. Malik merupakan alumni UMI yang melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Copenhagen, Denmark.

Dengan latar belakang akademik dan jejaring yang dimiliki, ia diharapkan mampu membawa KAHMI UMI menjadi organisasi alumni yang semakin terbuka terhadap kolaborasi, produktif dalam gagasan, dan hadir melalui kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. (*)