MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Kecamatan Manggala, sebagai bagian dari transformasi sistem pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir.
Pembenahan tersebut mencakup penataan zona penimbunan sampah, penggunaan tanah penutup (cover soil), rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, hingga pembangunan infrastruktur jalan di dalam kawasan TPA.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan transformasi pengelolaan persampahan tidak cukup dilakukan dengan mengangkut dan membuang sampah.
Diperlukan perubahan sistem secara menyeluruh, termasuk membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah tangga.
“Transformasi pengelolaan persampahan menjadi salah satu fokus pembenahan Pemerintah Kota Makassar. Dibutuhkan perubahan pola pikir, kebiasaan, dalam membenahi persoalan persampahan dari lingkungan masyarakat hingga TPA Tamangapa,” kata Munafri, Senin (9/11/2026).
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi tersebut, pembenahan TPA Tamangapa menjadi salah satu agenda penting dalam memperbaiki tata kelola persampahan Kota Makassar, terutama untuk mengurangi persoalan lingkungan yang selama ini melekat pada kawasan tersebut.
Beralih dari Open Dumping Menuju Sanitary Landfill
Selama bertahun-tahun, TPA Tamangapa identik dengan tumpukan sampah terbuka, bau menyengat, dan persoalan air lindi. Pemerintah kota kini berupaya mengubah pola pengelolaan tersebut melalui pendekatan penimbunan yang lebih terkendali.
Perubahan diarahkan dari metode open dumping, yakni membuang sampah secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai, menuju sistem sanitary landfill.
Dalam sistem tersebut, sampah ditata pada sel atau zona penimbunan, kemudian dipadatkan dan ditutup menggunakan tanah urug atau material penutup.
Pengelolaannya juga dilengkapi dengan pengendalian air lindi, sistem drainase, serta pengelolaan gas metana untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan penggunaan cover soil menjadi salah satu pekerjaan utama dalam penataan kawasan penimbunan.
“TPA Tamangapa awalnya menggunakan sistem open dumping, yakni sampah yang diangkut langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bau, lalat, gas metana, hingga pencemaran lingkungan,” jelas Zuhaelsi.
Ia menerangkan, penutupan timbunan sampah menggunakan tanah dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir.
Penutupan harian dilakukan setelah kegiatan operasional selesai. Penutupan antara diterapkan pada timbunan yang tidak menerima sampah baru dalam periode tertentu. Sementara penutupan akhir dilakukan ketika suatu zona telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak lagi digunakan untuk penimbunan.
Penataan Kawasan 16 Hektare dan Pembangunan Jalan
Selain pembenahan sistem penimbunan, Pemkot Makassar juga memperkuat infrastruktur pendukung di kawasan TPA Tamangapa.
Zuhaelsi menyebut penataan dilakukan pada area seluas sekitar 16 hektare. Salah satu pekerjaan fisik yang menonjol adalah pembangunan jalan utama sepanjang 275 meter dengan lebar enam meter.
Jalan tersebut dibangun menggunakan konstruksi beton dengan dukungan tiang pancang. Pekerjaan yang masuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA itu memiliki masa pelaksanaan 200 hari kalender.
“Pekerjaan yang masuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA ini memiliki masa pelaksanaan 200 hari kalender,” katanya.
Pemkot juga melakukan pengerasan jalan alternatif untuk menghubungkan zona aktif pembuangan sampah, termasuk akses di sisi utara dan selatan kawasan.
Menurut Zuhaelsi, perbaikan akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan pengangkut sampah sekaligus memudahkan operasional dan penataan antarzona penimbunan.
Selain itu, pembenahan juga mencakup rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, pembuatan terasering, serta pengelolaan gas metana.
“Pembenahan tidak hanya pada penimbunan tanah urug, tetapi juga rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, pembangunan akses jalan, pembuatan terasering, serta pengelolaan gas metana,” ungkapnya.
Tindak Lanjut Sanksi Administratif
Pembenahan TPA Tamangapa juga merupakan tindak lanjut atas sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap pengelolaan tempat pemrosesan akhir tersebut.
Berdasarkan keterangan Dinas PU, keputusan tersebut menetapkan masa pembenahan selama 180 hari, terhitung sejak 23 Februari hingga 22 Agustus 2026.
Melalui serangkaian pekerjaan fisik dan penataan sistem pengelolaan, Pemkot Makassar berharap dapat memenuhi kewajiban pembenahan sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan lingkungan di kawasan TPA.
Zuhaelsi mengatakan upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penataan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan.
Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah pemanfaatan gas metana dari proses penguraian sampah sebagai sumber energi alternatif. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekitar 100 kepala keluarga di lingkungan sekitar TPA Tamangapa.
Diarahkan Menjadi Kawasan Kota Hutan
Di luar pembenahan teknis, Munafri juga mendorong pengembangan TPA Tamangapa menuju konsep Kota Hutan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi ekologis kawasan, meningkatkan tutupan vegetasi, serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon di Kota Makassar.
Menurut Appi, perubahan tata kelola persampahan harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat.
Pemilahan sampah dari rumah tangga, pengurangan timbulan sampah, dan pengolahan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan yang ingin dibangun pemerintah kota.
Momentum HUT ke-419 Kota Makassar, kata dia, menjadi pengingat pentingnya mewariskan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Dinas PU berharap pembenahan yang sedang berjalan dapat membawa TPA Tamangapa keluar dari persoalan pengelolaan yang selama ini dihadapi dan menjadi kawasan pemrosesan sampah yang lebih tertata serta terkendali.
“Proses sudah terlihat di TPA ini, menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola persampahan Kota Makassar,” tutup Zuhaelsi. (*)
