LUWU TIMUR – Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK) menyoroti perkembangan penanganan tiga perkara dugaan korupsi di Kabupaten Luwu Timur, yakni pengadaan Seragam Batik Juara, Videotron Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Program Desa Mandiri.
Dilansir dari MaliliPos, Sabtu (14/11/2026), MUAK menyebut perkara pengadaan Seragam Batik Juara telah memasuki tahap penyelidikan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Luwu Timur. Sementara pengadaan Videotron Kominfo disebut segera menyusul ke tahap serupa.
Adapun dugaan penyimpangan dalam Program Desa Mandiri diklaim telah memasuki tahap penyidikan. MUAK juga menyebut indikasi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar.
Sekretaris MUAK, Iskaruddin atau Iskarlhi, mengatakan perkembangan ketiga perkara tersebut menjadi perhatian aliansi karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Meski demikian, MUAK mengakui bahwa status penanganan perkara maupun perkiraan kerugian negara dalam Program Desa Mandiri masih memerlukan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.
Minta Penyidik Telusuri Substansi Perkara
MUAK meminta penyidik tidak hanya memeriksa aspek administrasi, tetapi juga mendalami substansi dugaan penyimpangan dalam setiap perkara.
Untuk pengadaan Seragam Batik Juara, aliansi mendorong penelusuran terhadap proses perencanaan, penganggaran, penentuan spesifikasi, pemilihan penyedia, hingga realisasi pengadaan.
MUAK juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.
Iskaruddin menilai pemeriksaan perlu mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari proses tersebut.
“Kami tidak ingin penanganan perkara hanya ramai di awal, kemudian perlahan senyap tanpa kejelasan. Ketika uang negara dipersoalkan, publik berhak mengetahui perkembangan penanganannya sesuai batas keterbukaan informasi yang diatur undang-undang,” tegas Iskaruddin.
Ia juga meminta penyidik menelusuri hubungan antara kewenangan, keputusan, tindakan, manfaat yang diperoleh, serta kemungkinan timbulnya kerugian negara.
“Kalau memang ditemukan penyimpangan, telusuri sampai ke akar persoalannya. Periksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan, dalami setiap keputusan dan kewenangan yang digunakan. Jangan sampai pihak yang memiliki tanggung jawab justru luput dari pemeriksaan,” lanjutnya.
Pernah Minta Informasi Perkembangan Perkara
Sorotan terhadap ketiga perkara tersebut, menurut MUAK, merupakan bagian dari upaya pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Pada 2 November 2026, aliansi mengajukan permohonan informasi perkembangan penanganan dugaan korupsi pengadaan Videotron dan Seragam Batik Juara kepada Kapolres Luwu Timur melalui Kasat Reskrim.
Permohonan itu tercatat dalam surat bernomor 07/A-MUAK/LTM/X/2026.
Sebelumnya, MaliliPos juga memberitakan penyelidikan pengadaan Videotron Kominfo dengan nilai anggaran sekitar Rp2,4 miliar yang bersumber dari APBD 2025.
Dalam pemberitaan tersebut, Polres Luwu Timur disebut masih mengumpulkan dokumen, meminta keterangan pihak terkait, serta merencanakan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang dengan kontrak.
Pada tahap itu, penyidik belum menyimpulkan adanya penyimpangan maupun tindak pidana dalam pengadaan tersebut.
Atas perkembangan itu, MUAK meminta Polres Luwu Timur memberikan penjelasan mengenai status penanganan masing-masing perkara, termasuk perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelidikan maupun penyidikan.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal ketiga perkara melalui kontrol sosial dan kajian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami ingin penegakan hukum yang transparan, berani, dan tidak tebang pilih. Sebab uang negara adalah uang rakyat, dan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Iskaruddin.
MUAK menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. (*)
