Nasional

DKPP Limpahkan Empat Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Pemilu Pascaputusan MK ke Persidangan

Tim Redaksi
×

DKPP Limpahkan Empat Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Pemilu Pascaputusan MK ke Persidangan

Sebarkan artikel ini
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melimpahkan empat dari lima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi perkara.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan empat aduan tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam tahapan verifikasi materiel. Sementara satu aduan lainnya dinyatakan gugur karena pengadu tidak menyampaikan perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Heddy, Kamis (19/11/2026).

Heddy menjelaskan, dua aduan pertama dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiel pada 4 November 2026.

Kedua aduan tersebut masing-masing disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil.

Keduanya telah dilimpahkan ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 dan teregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 serta Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026.

Selanjutnya, dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiel pada 10 November 2026. Masing-masing merupakan aduan Paman Nurlette dan Novi Manaban yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 29-PKE-DKPP/XI/2026, serta aduan Denny Indrayana dan kawan-kawan dengan Nomor Perkara 31-PKE-DKPP/XI/2026.

Empat Perkara Diperiksa dalam Satu Rangkaian Sidang

Heddy mengatakan, DKPP akan memeriksa keempat perkara tersebut secara bersamaan dalam satu rangkaian sidang. Pertimbangannya, terdapat kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling beririsan.

Pemeriksaan akan berlangsung dalam empat agenda. Pertama, mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban teradu. Kedua, mendengarkan keterangan pihak terkait.

Ketiga, mendengarkan keterangan saksi sekaligus memeriksa alat bukti. Keempat, melakukan pendalaman terhadap keterangan para pihak.

Masing-masing agenda akan dilaksanakan pada hari berbeda, yakni 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026.

“Keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026,” ujar Heddy.

Satu Aduan Dinyatakan Gugur

Sementara itu, satu aduan lainnya yang disampaikan Ibnu Jandi dinyatakan gugur. Sebelumnya, aduan tersebut berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahap verifikasi administrasi.

Menurut Heddy, DKPP telah melakukan verifikasi administrasi terhadap aduan tersebut sebanyak dua kali, yakni pada 19 Oktober dan 6 November 2026.

Sekretariat DKPP juga telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Ibnu Jandi selaku pengadu pada 9 November 2026 agar melengkapi perbaikan aduannya.

Namun, hingga batas waktu 18 November 2026, pengadu tidak menyampaikan perbaikan yang diminta. Karena itu, aduan tersebut dinyatakan gugur.

Status gugur itu dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.

“Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur,” kata Heddy. (*)