MAKASSAR — Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif.
Data Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada kuartal III 2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan (year on year), melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, mengungkapkan capaian tersebut saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan bertagline MULIA di Lapangan Karebosi, Jumat (20/2/2026).
“Ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding nasional yang berada di kisaran 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen,” ujarnya.
Menurut Ricky, capaian ini juga lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang berada di rentang 5,1–5,2 persen. Ia menilai, pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada angka statistik, melainkan mulai berdampak pada kondisi sosial masyarakat.
Tingkat kemiskinan, misalnya, tercatat turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen di 2025. Sementara tingkat pengangguran juga mengalami penurunan tipis dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen.
Di sisi lain, stabilitas harga dinilai menjadi faktor penting yang menjaga kualitas pertumbuhan.
Sepanjang 2025, inflasi Makassar tercatat sebesar 1,19 persen, masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen plus-minus 1 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,92 persen maupun inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di angka 2,8 persen.
“Pertumbuhan tanpa stabilitas harga tidak memiliki makna yang kuat. Makassar relatif stabil ketika beberapa daerah mengalami tekanan harga,” jelas Ricky.
Salah satu instrumen pengendalian inflasi dilakukan melalui program Gerakan Pangan Murah yang tersebar di berbagai titik. Program tersebut tidak hanya menekan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi pionir transaksi nontunai di Sulawesi Selatan.
Makassar tercatat sebagai kota pertama di provinsi ini yang menerapkan pembayaran digital dalam kegiatan tersebut. Skema ini kemudian menjadi rujukan bagi sejumlah kabupaten lain.
Transformasi digital juga diperluas melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), hasil kolaborasi pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Program ini mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai.
Beberapa implementasinya antara lain pembayaran parkir di titik percontohan, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan Terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta transaksi di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Ricky menyebut, perubahan tersebut bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah.
Dari sisi sumber daya manusia, lebih dari 70 persen aparatur sipil negara (ASN) di Makassar kini telah menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan QRIS, menjadikan birokrasi sebagai role model digitalisasi bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti dinamika kota yang semakin hidup. Berbagai kegiatan komunitas seperti olahraga, festival kuliner, konser, hingga aktivitas ekonomi kreatif dinilai turut mendorong perputaran ekonomi dan transaksi digital.
“Makassar bukan hanya kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle. Aktivitas ini menggerakkan hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif,” katanya.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, inflasi yang terkendali, serta akselerasi digitalisasi, Makassar dinilai mampu menjaga momentum pembangunan di tahun pertama kepemimpinan Munafri–Aliyah.
“Ini adalah hasil kerja sama, inovasi, dan transformasi yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkas Ricky Satria. (*)
