JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, memaparkan terobosan baru dalam pengelolaan partai politik yang menitikberatkan pada transparansi keuangan serta keterlibatan langsung anggota dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
Hal tersebut disampaikan Sahrin saat hadir dalam podcast YouTube YouTube @BangSyukurMandar, Kamis (26/3/2026).
Sahrin menjelaskan, kedaulatan organisasi dibangun melalui kemandirian finansial dengan sistem iuran anggota yang diputuskan secara kolektif.
Berdasarkan keputusan terbaru, setiap anggota diwajibkan membayar iuran sebesar Rp10 ribu per bulan atau Rp100 ribu per tahun.
Menurutnya, saat ini jumlah anggota Gerakan Rakyat telah mencapai sekitar 32 ribu orang dan proses pendaftaran dilakukan secara terbuka serta dapat dipantau secara real time melalui website resmi organisasi.
“Kita sudah putuskan iuran anggota Rp10 ribu per bulan dan Rp100 ribu per tahun. Anggota kita sudah 32 ribu dan perkembangan anggota bisa dilihat di website karena real time,” ujar Sahrin.
Ia juga mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk bergabung cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar baru berkisar 500 hingga 1.000 orang per hari. Untuk mengelola data dan komunikasi anggota, organisasi menggunakan sistem Customer Relationship Management (CRM) agar koordinasi dan penyampaian keputusan tetap terjaga.
Selain aspek finansial, Gerakan Rakyat juga menerapkan sistem pengambilan keputusan berbasis digital melalui mekanisme e-musyawarah dan e-voting. Sistem ini digunakan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk saat pembentukan Partai Gerakan Rakyat.
Keputusan pendirian partai tersebut diambil dalam Rapat Kerja Nasional I Gerakan Rakyat yang digelar pada 17–18 Januari 2026, melalui mekanisme pemungutan suara elektronik yang melibatkan seluruh anggota pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Hasil e-voting menunjukkan 100 persen pandangan umum dan 98 persen anggota menyatakan setuju agar Gerakan Rakyat mendirikan partai politik,” jelasnya.
Sahrin menegaskan, konsep partai yang dibangun menempatkan anggota bukan hanya sebagai penyumbang iuran, tetapi juga sebagai pemegang kendali organisasi melalui keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan politik.
“Kita ingin anggota tidak hanya sekadar bayar iuran, tapi ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan lahirnya partai ini tidak hanya diambil oleh pimpinan, tetapi juga oleh anggota,” pungkasnya. (*)
