SELAYAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar menilai praktik politik uang akan sulit diberantas selama persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi kenyataan yang dihadapi sebagian masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, S.I.Kom., saat mengikuti Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan Yayasan Bidikrasi Tanadoang bekerja sama dengan Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM), Rabu (8/7/2026).
Menurut Fadly, upaya memerangi politik uang tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap pelaku. Langkah tersebut harus diiringi kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akar persoalan dapat diselesaikan secara berkelanjutan.
“Selama kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan utama, praktik politik uang akan selalu menemukan ruang untuk berkembang. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan peserta dari berbagai kalangan itu, Fadly mengungkapkan bahwa masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, menjadi tantangan besar bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.
Ia menilai tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat rentan terhadap praktik politik transaksional, sehingga pengentasan kemiskinan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda penguatan demokrasi.
Selain faktor ekonomi, Fadly juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebagian elite politik. Menurutnya, kondisi tersebut ikut memelihara budaya politik transaksional yang selama ini sulit dihilangkan.
Karena itu, ia menilai kepercayaan publik harus dibangun melalui konsistensi para pemimpin dalam memenuhi janji politik, menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan.
Fadly menegaskan, masyarakat pesisir membutuhkan perhatian yang lebih serius melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, pemberdayaan ekonomi nelayan, hingga perluasan lapangan kerja.
Menurutnya, masih terbatasnya jalan tani, minimnya akses irigasi, ketersediaan pupuk yang belum memadai, lemahnya jaringan distribusi hasil pertanian, serta keterbatasan akses transportasi di sejumlah desa dan kecamatan menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan yang merata akan memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik-praktik politik yang bersifat transaksional,” katanya.
Fadly menegaskan DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen mengawal agenda pembangunan yang berorientasi pada pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama bagi demokrasi yang sehat.
Ia berharap Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
“Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan memiliki kepercayaan terhadap proses politik. Ketika kesejahteraan meningkat dan pendidikan politik berjalan baik, ruang bagi praktik politik uang akan semakin sempit,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Fadly juga mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mengurangi kemiskinan, mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, serta mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas di Kabupaten Kepulauan Selayar. (*)
