JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara tetap akan terlaksana pada tahun 2028.
Ia memastikan bahwa proyek ini tetap menjadi target utama Presiden terpilih Prabowo Subianto, meskipun muncul isu mengenai pemblokiran anggaran pembangunan.
“Strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu ada di Kementerian PU,” ujar Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil menegaskan bahwa tahapan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana.
Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua pimpinan partai politik memahami secara rinci soal proses pembangunan ibu kota baru ini.
“Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” katanya menanggapi spekulasi yang berkembang.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan karena efisiensi anggaran, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, pemblokiran anggaran ini merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun untuk memastikan penggunaan dana yang lebih terarah.
“Beda lah, beda. Ini hanya mekanisme biasa, dan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional pembangunan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
