MAKASSAR – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) UPT SPF SMP Negeri dan Swasta Kota Makassar menggelar pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (25/3/2025).
Dalam pertemuan ini, berbagai persoalan pendidikan dibahas, mulai dari penerimaan siswa baru hingga pemerataan kualitas sekolah di Makassar.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MKKS SMP Negeri Makassar, Kaswadi, Ketua MKKS SMP Swasta Makassar, Mulahizhun Amin, serta sejumlah kepala sekolah negeri dan swasta di Kota Makassar.
Kaswadi mengawali diskusi dengan menyampaikan bahwa penerimaan siswa baru tahun lalu menimbulkan permasalahan karena 16 sekolah mengalami kelebihan kuota.
Hal ini, menurutnya, berdampak pada pengelolaan sekolah, termasuk sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Untuk mengatasi persoalan ini, ia mengusulkan adanya kolaborasi dengan sekolah swasta agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Barangkali bisa ada kolaborasi dengan swasta supaya swasta juga bisa menyerap siswa yang tidak tertampung ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persepsi masyarakat yang masih menganggap adanya perbedaan kualitas sekolah, yang menyebabkan ketimpangan dalam jumlah pendaftar.
Beberapa sekolah kelebihan peminat, sementara yang lain kekurangan siswa. Oleh karena itu, ia mengusulkan kebijakan rotasi guru agar tenaga pendidik berkualitas dapat tersebar merata di seluruh sekolah.
“Perlu ada mungkin ada rolling guru supaya guru berkualitas itu bisa merata di sekolah yang lain,” katanya.
Selain itu, Kaswadi menilai bahwa penghargaan bagi guru berprestasi perlu diperkuat. Menurutnya, apresiasi di tingkat sekolah dapat menjadi motivasi bagi tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan berinovasi.
“Mungkin di tiap sekolah juga bisa ada penghargaan untuk guru berprestasi, jadi ada apresiasi tersendiri sehingga memotivasi para guru untuk terus berkarya,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem pendidikan di Makassar.
Ia menekankan pentingnya membangun infrastruktur pendidikan yang baik serta menciptakan sekolah percontohan yang inklusif, di mana semua anak, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, dapat mengakses pendidikan berkualitas.
“Sistem pendidikan ini kami mau coba untuk godok termasuk saya sangat ingin pembenahan. Kami mau membangun infrastruktur pendidikan yang baik. Ke depan, akan kita buat sekolah percontohan,” kata Munafri.
Selain itu, ia menyoroti perlunya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah. Salah satu langkah yang akan diambil Pemkot Makassar adalah melakukan rebranding dan peningkatan kapasitas guru.
“Yang harus dibangun kembali adalah kepercayaan, meningkatkan trust masyarakat ke pengurus sekolah. Kita akan coba rebranding guru-guru kita. Kita upscaling guru supaya minimal ada sertifikat bahwa guru itu berstandar. Atau mungkin juga memperbantukan guru swasta ke sekolah negeri,” jelasnya.
Sebagai upaya konkret mendukung pendidikan inklusif, Pemkot Makassar berencana menggandeng sekolah swasta terbaik untuk menyediakan kuota bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Dengan kebijakan ini, anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya.
“Kami mau panggil sekolah swasta terbaik di Kota Makassar untuk kita minta kuotanya minimal 5-10 persen untuk penerimaan siswa baru yang datang dari masyarakat kurang mampu untuk sekolah di situ dengan biaya nol rupiah,” papar Munafri.
Ia menegaskan bahwa pendidikan di Makassar harus dibangun dengan perspektif yang luas dan tidak boleh terbatas pada sekat-sekat tertentu.
Pemkot Makassar berupaya memastikan tidak ada polarisasi dalam sistem pendidikan, sejalan dengan visinya untuk menciptakan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
“Dunia pendidikan ini jangan dibangun dalam ruang sempit. Kita pastikan polarisasi pendidikan tidak di dalam ruang sempit,” tegasnya. (*)
