MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, melainkan harus menjadi budaya kolektif yang hidup di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar di kawasan Jalan Kerung-Kerung, Rabu (29/4/2026).
Menurut Munafri, tema nasional “Siap untuk Selamat” dengan subtema “Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana” harus dimaknai sebagai panggilan bersama untuk membangun kesiapan sejak sebelum bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan bukan menunggu bencana datang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri lebih awal,” ujarnya.
Sebagai kota pesisir yang terus berkembang, Makassar menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari banjir saat musim hujan, kebakaran di musim kemarau, angin kencang, hingga ancaman gelombang pasang. Kondisi ini, menurutnya, menuntut peningkatan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi risiko.
Munafri menekankan bahwa pengetahuan dasar kebencanaan harus dimiliki seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Ia menilai keselamatan jiwa sangat bergantung pada kesiapan individu dalam merespons situasi darurat.
“Bencana bisa datang kapan saja. Karena itu, edukasi mitigasi harus ditanamkan sejak dini,” tegasnya.
Dalam upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengedepankan tiga fokus utama, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan, serta penguatan edukasi sejak usia dini.
“Peralatan yang siap adalah nyawa yang terselamatkan,” kata Munafri.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam penanggulangan bencana. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, akademisi, hingga komunitas dinilai menjadi kekuatan utama dalam meminimalkan risiko.
Lebih jauh, Munafri mengangkat nilai kearifan lokal Siri’na Pacce sebagai fondasi solidaritas sosial dalam menghadapi bencana.
“Siri’ mengajarkan kita menjaga kehormatan dengan melindungi sesama, sementara Pacce mengajarkan bahwa penderitaan satu orang adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong penguatan program edukasi kebencanaan berbasis anak melalui inisiatif Sahabat Anak Afirmasi Aman Bencana (SALAMA).
Program ini akan diperluas dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta seluruh organisasi perangkat daerah hingga ke tingkat kelurahan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya membangun budaya sadar bencana sebagai tanggung jawab bersama.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi risiko bencana,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat solidaritas, serta berperan aktif dalam setiap upaya mitigasi.
Di sisi teknis, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menegaskan bahwa edukasi kebencanaan harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, BPBD telah mengembangkan pendekatan interaktif melalui simulasi dan permainan untuk membekali anak-anak menghadapi berbagai situasi darurat.
“Anak-anak diajarkan langkah sederhana, seperti mematikan listrik saat banjir, merayap saat kebakaran, hingga berlindung di bawah meja saat gempa,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesiapan mental menjadi faktor penting agar masyarakat tidak panik saat bencana terjadi.
Fadli juga mengingatkan bahwa dalam situasi darurat, sebagian besar penyelamatan justru dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
“Sekitar 95 persen korban diselamatkan oleh diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Karena itu, masyarakat harus menjadi subjek dalam penanggulangan bencana,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, BPBD Makassar terus mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Kecamatan Tangguh Bencana guna memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap peringatan HKB 2026 menjadi titik awal penguatan komitmen bersama dalam membangun kota yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan. (*)
