SAMPANG – Proyek pembangunan jalan di Dusun Nepa, Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, menuai sorotan tajam dari warga setempat.
Jalan yang baru beberapa bulan lalu selesai diaspal dengan menggunakan Dana Desa (DD) kini sudah dalam kondisi rusak parah.
Sejumlah warga mencurigai adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan spesifikasi teknis yang semestinya. Dugaan kuat mengarah pada indikasi pengurangan material dan pengerjaan yang asal-asalan tanpa memperhatikan standar mutu.
“Kondisinya sudah rusak padahal baru selesai dikerjakan. Di bagian utara jalan, aspalnya seperti tidak matang. Bisa jadi materialnya dikurangi,” ungkap salah seorang warga berinisial WF saat ditemui pada Sabtu (5/4/2025).
Selain masalah kualitas fisik jalan, warga juga mempertanyakan minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Pasalnya, tidak ditemukan papan informasi proyek maupun prasasti yang menunjukkan sumber dana, nilai anggaran, ataupun volume pekerjaan.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut tergolong “siluman”, lantaran tidak diketahui secara jelas siapa pelaksana dan berapa besar anggaran yang digunakan.
“Seharusnya kalau pakai uang negara, ya harus transparan. Minimal ada papan nama proyek biar masyarakat tahu. Ini tidak ada sama sekali,” tambah WF.
Desakan untuk Audit dan Tindakan Tegas
Warga mendesak agar Inspektorat Kabupaten Sampang turun tangan secara serius untuk mengevaluasi mutu pekerjaan infrastruktur tersebut.
Mereka berharap adanya audit menyeluruh agar anggaran yang bersumber dari Dana Desa tidak disalahgunakan.
“Kalau tidak ada tindakan dari pihak berwenang, kami akan layangkan surat ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur atau bahkan ke Kementerian Desa,” tegas WF, yang juga dikenal sebagai seorang aktivis pemantau kebijakan desa.
Proyek infrastruktur seperti jalan desa sangat vital bagi mobilitas dan akses warga. Karena itu, warga berharap agar pengerjaan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan agar manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang.
Upaya konfirmasi kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa Nepa, Subaidi, belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak merespons permintaan wawancara maupun klarifikasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp oleh awak media.
Ketidakhadiran informasi dari pihak desa semakin menambah tanda tanya terkait proses dan pertanggungjawaban proyek tersebut. Transparansi, menurut sejumlah warga, bukan hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. (*)
