JAKARTA – Gelombang kritik dari kalangan akademisi perguruan tinggi atas kondisi kebangsaan akhir-akhir ini, semakin menguat.
Dalam rilis resmi atas nama Forum Guru Besar Insan Cita (Alumni HMI), Minggu (31/8), sebanyak 88 profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyatakan sikap.
Mereka menyerukan agar Presiden Republik Indonesia segera mengambil langkah nyata untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan memperbaiki arah pembangunan nasional.
Dari puluhan nama yang menandatangani dokumen tersebut, tercatat empat guru besar asal Makassar ikut memberikan dukungan moral dan intelektual, yakni Prof. Amran Razak, Prof. A. Pangerang Moenta, Prof. Juanda, dan Prof. Sumarni Hamid Aly.
Kehadiran mereka mempertegas bahwa keresahan atas situasi bangsa bukan hanya dirasakan di pusat kekuasaan, tetapi juga di kawasan timur Indonesia.
Kritik Keras atas Kondisi Bangsa
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Guru Besar Insan Cita menyoroti kesenjangan sosial-ekonomi yang kian melebar, melemahnya supremasi hukum, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan elite.
Mereka menilai, program pemerintah yang dijanjikan melalui Asta Cita belum mampu menjawab kebutuhan rakyat, justru memunculkan kekecewaan dan gelombang protes di berbagai daerah sejak 25 Agustus lalu.
“Demonstrasi yang meluas adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” tulis Forum Guru Besar dalam pernyataannya.
Tuntutan Jangka Pendek dan Menengah
Forum Guru Besar Insan Cita mengajukan 8 solusi jangka pendek yang mencakup penghentian kekerasan terhadap demonstran, reformasi Polri, reshuffle kabinet, percepatan UU Perampasan Aset Koruptor, hingga penataan ulang program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, mereka juga menyodorkan 8 solusi jangka menengah, di antaranya:
- Presiden diminta memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi dengan memperkuat KPK.
- Evaluasi menyeluruh atas undang-undang yang membebani rakyat.
- Peningkatan kualitas institusi pengawasan seperti BPK dan BPKP.
- Reformasi birokrasi agar lebih profesional dan berkelas dunia.
- Menjamin bonus demografi menjadi peluang, bukan ancaman.
- Mendorong DPR untuk hidup sederhana dan menjaga etika politik.
- Memperkuat sistem demokrasi yang berakar pada Pancasila, bukan liberalisme.
- Mengevaluasi rencana pendirian Perguruan Tinggi Danantara dan fokus meningkatkan kualitas kampus yang sudah ada.
Suara dari Timur Indonesia
Keterlibatan empat guru besar asal Makassar dalam pernyataan ini memberi bobot khusus. Hal ini mencerminkan adanya solidaritas akademik lintas daerah untuk mengawal jalannya pemerintahan.
Mereka tidak sekadar berbicara soal isu nasional, tetapi juga menyuarakan keresahan rakyat di daerah yang selama ini kerap merasa terpinggirkan dalam pembangunan.
Forum Guru Besar Insan Cita menegaskan bahwa pernyataan ini adalah panggilan moral dan akademik untuk menjaga keutuhan bangsa serta memastikan kebijakan negara berpihak pada rakyat.
“Kami menyerukan Presiden dan DPR untuk segera merespons dengan langkah nyata, baik berupa quick win maupun solusi berkelanjutan, demi mencegah kerusakan lebih dalam dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas mereka. (*)
