JAKARTA — Pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus level Rp17.522 per Dolar Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional jika tidak segera direspons dengan langkah konkret dan terukur.
Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (DPN ABDSI) dalam rilis resminya menyampaikan keprihatinan mendalam atas tekanan nilai tukar yang disebut sebagai level terlemah sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Ketua Umum DPN ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, menilai pelemahan Rupiah bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan sinyal bahaya nyata bagi keberlangsungan jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Ketika UMKM berguncang, seluruh fondasi ekonomi kita ikut bergetar. DPN ABDSI hadir bukan hanya untuk merespons, tetapi untuk memimpin pemulihan dari bawah,” ujar Bahrul dalam pernyataan resminya, Kamis (14/5/2026).
Menurut DPN ABDSI, tekanan terhadap Rupiah dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik global di Selat Hormuz yang mendorong penguatan signifikan Indeks Dolar AS.
Situasi tersebut menyebabkan biaya impor bahan baku melonjak dan langsung menghantam sektor usaha kecil yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri.
Sejumlah sektor UMKM disebut menjadi yang paling terdampak, di antaranya industri pengolahan makanan dan minuman, tekstil dan garmen, serta elektronik dan spare part.
Pada sektor makanan dan minuman, lonjakan harga bahan baku impor seperti gandum, gula, dan minyak nabati membuat margin usaha semakin tertekan.
Sementara di sektor tekstil dan garmen, kenaikan biaya benang, kain, serta aksesori impor dinilai melemahkan daya saing produk lokal.
Adapun sektor elektronik dan spare part menghadapi kenaikan harga komponen impor yang dinilai sulit ditanggung oleh pelaku usaha skala kecil.
DPN ABDSI menyebut para pelaku UMKM kini menghadapi “dilema ganda”, yakni menaikkan harga jual dengan risiko turunnya daya beli masyarakat, atau mempertahankan harga namun harus memangkas keuntungan hingga mengancam keberlangsungan usaha.
Merespons kondisi tersebut, DPN ABDSI mendesak pemerintah dan otoritas terkait segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi UMKM.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain penguatan intervensi pasar valuta asing oleh Bank Indonesia, pemberian stimulus fiskal berupa subsidi bunga kredit dan restrukturisasi utang UMKM, hingga percepatan program substitusi impor berbasis bahan baku lokal.
Selain itu, pemerintah juga diminta menjamin ketersediaan bahan baku strategis melalui mekanisme pengendalian harga maupun buffer stock nasional.
Di sisi lain, DPN ABDSI menyatakan siap memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM melalui jaringan Business Development Services (BDS) di berbagai daerah.
Dalam waktu dekat, organisasi tersebut akan mengaktifkan jaringan konsultan BDS nasional untuk memberikan pendampingan darurat kepada UMKM terdampak, termasuk asesmen risiko, restrukturisasi keuangan, hingga strategi adaptasi bisnis.
Tak hanya itu, DPN ABDSI juga akan menyusun panduan praktis manajemen risiko nilai tukar serta memperluas konektivitas UMKM dengan pemasok bahan baku lokal sebagai alternatif penguatan rantai pasok domestik.
Bahrul menegaskan, penguatan UMKM harus menjadi prioritas nasional karena sektor tersebut menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan hingga masyarakat, untuk bersatu menjaga ketahanan UMKM di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks. (*)
