LABUAN BAJO – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama energi lintas negara di kawasan Asia Tenggara melalui pembangunan ASEAN Power Grid (APG). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi menuju energi bersih dan mewujudkan target Net Zero Emissions (NZE).
Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) Council Meeting yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/10).
Executive Director ASEAN Centre for Energy (ACE), Ir. Ts. Abdul Razid Dawood, mengatakan bahwa APG merupakan tonggak penting dalam integrasi energi di kawasan Asia Tenggara untuk memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bersih.
“ASEAN Power Grid akan meningkatkan ketahanan energi bagi seluruh negara anggota ASEAN. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keterjangkauan sekaligus memastikan keberlanjutan energi dalam rangka mencapai target penurunan emisi karbon,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menyampaikan bahwa hasil pertemuan HAPUA tahun ini akan menjadi fondasi penting dalam perumusan ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Phase III 2026–2030, khususnya dalam program pengembangan APG.
“Fase baru ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, peningkatan ketahanan energi, serta mendorong transformasi energi yang adil dan inklusif,” kata Wanhar.
Ia menambahkan, pada 43rd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) mendatang, para Menteri Energi ASEAN akan menandatangani dan mengesahkan Enhanced Memorandum of Understanding of ASEAN Power Grid sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi energi kawasan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah melakukan transformasi besar untuk mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan.
“Kami ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, sambil terus menekan emisi gas rumah kaca. Dengan energi terjangkau, kita bisa menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, menghapus kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Darmawan.
Darmawan menambahkan, hingga 2034 Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Namun, pengembangan EBT menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya dengan pusat permintaan listrik.
Menurutnya, jaringan listrik interkoneksi melalui ASEAN Power Grid menjadi solusi strategis untuk berbagi energi, menyeimbangkan sistem kelistrikan, dan memperkuat ketahanan energi regional.
“Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Satu-satunya jalan ke depan adalah kolaborasi — strategi, teknologi, investasi — baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional,” pungkasnya. (*)
