MAKASSAR — Upaya Pemerintah Kota Makassar mendorong transformasi digital mulai menunjukkan hasil konkret. Melalui aplikasi layanan terpadu LONTARA+, ribuan aduan masyarakat kini ditangani lebih cepat, terukur, dan transparan.
Dalam rentang kurang dari lima bulan, platform ini menorehkan catatan yang jarang terlihat di layanan publik: waktu respons rata-rata hanya dua menit.
Aplikasi yang menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu berfungsi sebagai pintu masuk seluruh aduan warga.
Mulai persoalan lampu jalan, sampah, jalan rusak, hingga kecurigaan pungutan liar, seluruh laporan langsung diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.
2.106 Aduan Masuk
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menyampaikan bahwa sejak diluncurkan pada 27 Juli hingga 11 Desember 2025, total 2.106 laporan tercatat dalam sistem.
Hanya untuk bulan Desember saja, ada 392 aduan, sementara pada 11 Desember tercatat 16 laporan baru.
Dari keseluruhan aduan, persoalan lampu jalan menjadi yang paling banyak, yakni 491 laporan. Disusul urusan persampahan (276 laporan) serta drainase (266 laporan).
“Tiga urusan ini memang menjadi perhatian rutin warga dan kami melihat tingkat respons OPD sudah cukup baik,” ujar Roem di Media Center Balai Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).
Respons Kilat, Penyelesaian Lebih Terukur
Data Diskominfo mencatat Dinas Perhubungan—yang menangani lampu jalan—menjadi OPD dengan respons tercepat, rata-rata kurang dari dua menit, sementara penyelesaiannya sekitar tiga hari.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat waktu respons awal 58 detik, meski waktu penanganan menyentuh rata-rata empat hari.
Sedangkan Diskominfo sendiri mencatat waktu respons tercepat di antara seluruh OPD: 41 detik, dengan waktu penyelesaian sekitar 1 hari 17 menit.
“Meski volume laporan tinggi, rata-rata OPD bekerja responsif. Ini terlihat dari cepatnya respons awal dan semakin pendeknya waktu penyelesaian dibanding bulan-bulan pertama,” tambah Roem.
Terhubung ke Command Center MarVec
Seluruh laporan yang masuk dapat dipantau secara langsung melalui Makassar Virtual Economic Center (MarVec) di Gedung MGC, pusat kendali milik Diskominfo.
Layar monitor besar di ruang itu menampilkan semua proses penanganan laporan, mulai diterima hingga selesai.
LONTARA+ juga menjadi fondasi dari pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar, yang akan menjadi tulang punggung transformasi digital kota pada 2025–2030.
42 Ribu Pengguna
Minat warga terhadap LONTARA+ terus meningkat. Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah diunduh oleh 42.391 pengguna.
Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan jumlah pengunduh tertinggi, yakni 4.686 pengguna. Kelurahan Manggala mencatat registrasi terbanyak dengan 878 akun aktif.
Adapun wilayah dengan jumlah pengunduh terendah adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarang dengan 378 pengguna.
“Pola aduannya kurang lebih sama, terutama terkait lampu jalan, sampah, dan drainase,” jelas Roem.
Selain urusan layanan publik dasar, LONTARA+ kini terhubung langsung dengan Inspektorat untuk menerima laporan pungli, indikasi korupsi, hingga pelanggaran etika ASN.
Semua laporan bersifat rahasia menggunakan sistem “blower”.
“Identitas pelapor sama sekali tidak terlihat di kami. Semuanya langsung masuk ke Inspektorat,” tegasnya.
Menghadapi potensi meningkatnya aduan di musim hujan, Diskominfo menyiagakan 28 admin di dua command center Balai Kota dengan sistem kerja 24 jam bergiliran.
Sementara di UPT, pengawasan berjalan tiga shift penuh, terutama untuk mengantisipasi laporan banjir dan genangan.
“Distribusi laporan ke OPD saat ini tidak pernah lebih dari lima menit, bahkan rata-rata di bawah dua menit,” kata Roem memastikan.
Saat ini Pemkot Makassar memiliki sekitar 358 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di berbagai SKPD. LONTARA+ disiapkan menjadi platform tunggal untuk mengintegrasikan semua layanan itu agar mudah diakses warga.
Aplikasi ini sudah bisa diunduh di Play Store.
Menutup pemaparan, Roem menyebut pihaknya menyiapkan agenda sosialisasi besar-besaran pasca pelantikan RT/RW akhir Desember 2025.
“Mereka akan jadi garda terdepan membantu warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi, terutama untuk aduan infrastruktur,” ujarnya. (*)
