JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar memperkuat langkah strategis dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
Hal ini ditandai dengan pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Gedung Kementerian Sosial, Senin (4/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum pembahasan berbagai program prioritas yang tengah dan akan dijalankan di Makassar, mulai dari pengembangan Sekolah Rakyat, penataan kawasan kumuh, hingga penguatan sistem kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor.
Munafri hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Sementara dari pihak Kementerian Sosial turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa sejumlah program yang dibahas saat ini telah berjalan dan terus dikembangkan. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat yang disebut berada pada jalur implementasi sesuai rencana.
“Program Sekolah Rakyat berjalan sesuai target. Selain itu, turut dibahas rencana relokasi kawasan kumuh, termasuk permukiman nelayan, penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial, hingga pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan persoalan sosial sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci untuk memastikan program berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla. Program tersebut dinilai sebagai contoh konkret kolaborasi yang berhasil antara berbagai level pemerintahan.
Atas capaian itu, Kementerian Sosial mendorong Makassar untuk kembali mengambil peran sebagai daerah percontohan dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”.
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan sosial sekaligus pencegahan kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak, daycare, dan institusi pendidikan.
Selain itu, Kemensos juga menawarkan skema pembiayaan kolaboratif atau cost sharing dalam mendukung pembangunan Liponsos di Makassar.
Skema ini melibatkan kontribusi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan sumber pendanaan lain seperti Badan Amil Zakat Nasional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif dukungan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan serta memperkuat sistem perlindungan sosial.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis penanganan persoalan sosial di Makassar bisa dilakukan lebih terstruktur, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan arah kebijakan yang tepat.
Ia menyebut pendekatan yang diterapkan tidak hanya responsif, tetapi juga mampu memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Komitmen pemerintah kota terlihat jelas dalam upaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat rentan. Ini menjadi contoh baik bagi daerah lain,” katanya.
Dengan penguatan koordinasi ini, Makassar diharapkan semakin siap menjadi model penanganan masalah sosial yang terintegrasi, sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. (*)
