MAKASSAR — Isu keterlibatan kampus dalam politik praktis kembali menjadi sorotan.
Ketua Aliansi Alumni Pemerhati Universitas Hasanuddin, Syahrullah Sanusi, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang akademik yang bebas dari kepentingan politik praktis, termasuk oleh pimpinan universitas.
Menurut Syahrullah, netralitas pimpinan kampus—terutama rektor—merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga demi melindungi marwah akademik.
“Kampus harus menjadi tempat di mana ide berkembang tanpa tekanan politik. Ketika pimpinan universitas terseret kepentingan partai politik, integritas institusi bisa dipertaruhkan,” ujarnya saat ditemui di salah satu warung kopi di Makassar, Jumat (19/12/2025).
Ia menguraikan setidaknya tiga alasan utama mengapa kampus harus steril dari politik praktis.
Pertama, menjaga kebebasan akademik agar sivitas akademika dapat berpikir dan berdiskusi secara merdeka.
Kedua, menjaga integritas dan reputasi institusi, karena keterlibatan politik praktis berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Ketiga, memastikan fokus pimpinan universitas tetap pada peningkatan mutu pendidikan dan penelitian, bukan pada agenda politik.
Boleh Berperan, Jangan Berafiliasi
Meski demikian, Syahrullah menegaskan bahwa akademisi dan kampus tidak sepenuhnya terlarang berperan dalam kehidupan politik. Namun, peran tersebut harus bersifat konstruktif dan tidak terikat pada kepentingan partai politik tertentu.
“Akademisi dapat berkontribusi melalui kritik kebijakan berbasis keilmuan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu strategis. Yang tidak dibenarkan adalah komitmen politik praktis, apalagi jika dilakukan secara terselubung di lingkungan kampus,” katanya.
Dalam konteks ini, ia menyinggung isu yang pernah mencuat pada Pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022–2026, di mana beredar dugaan adanya komitmen politik dengan salah satu partai politik. Menurutnya, isu tersebut harus dilihat sebagai peringatan serius bagi dunia akademik.
Dampak Buruk bagi Sivitas Akademika
Syahrullah menilai keterlibatan kampus dalam politik praktis dapat menimbulkan dampak psikologis dan institusional yang signifikan.
Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan berdiskusi, justru berpotensi berubah menjadi arena pertarungan politik.
“Dampaknya bisa berupa hilangnya kepercayaan sivitas akademika terhadap pimpinan universitas, terganggunya proses belajar-mengajar, hingga munculnya konflik internal di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan,” jelasnya.
Tawarkan Solusi
Sebagai langkah perbaikan, Syahrullah mengusulkan sejumlah solusi untuk mencegah politik praktis di kampus.
Di antaranya, penegakan netralitas pimpinan universitas, jaminan kebebasan akademik, serta proses pemilihan pimpinan yang transparan dan adil.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik yang objektif dan kritis bagi mahasiswa, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan perguruan tinggi.
“Kampus harus kembali pada khitahnya sebagai ruang intelektual yang bebas, kritis, dan bermartabat. Pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar dunia akademik tidak kembali terseret dalam politik praktis,” tutup Syahrullah. (*)
