MAKASSAR — Alumni Universitas Hasanuddin, Syahrullah Sanusi S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya menjaga perguruan tinggi dari intervensi politik praktis.
Ia menilai keterlibatan politik dalam proses pemilihan pimpinan kampus berpotensi menggerus kebebasan akademik dan merusak objektivitas institusi pendidikan tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrullah menanggapi unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang mengangkat isu “Netralitas Politik dalam Pendidikan Tinggi” melalui media sosial Instagram, Jumat (12/12/2025).
Menurut Syahrullah, masuknya kepentingan politik praktis ke dalam dinamika kampus menimbulkan pertanyaan serius mengenai realitas kebebasan berpendapat di lingkungan akademik.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan agen perubahan sosial, bukan arena perebutan kepentingan politik.
“Ketika politik praktis ikut memengaruhi pemilihan rektor, kita patut bertanya apakah kebebasan akademik benar-benar dijalankan atau hanya menjadi jargon,” ujar Syahrullah saat dihubungi, Sabtu (13/12/2025).
Ia menilai, keterlibatan pimpinan universitas dalam politik praktis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tekanan terhadap civitas akademika, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi kampus.
Dalam konteks tersebut, Syahrullah menegaskan bahwa netralitas rektor merupakan prasyarat penting untuk menjaga iklim akademik yang sehat.
Syahrullah juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan salah satu calon rektor yang dinilai telah menyeret institusi ke dalam kepentingan politik.
Menurutnya, tindakan tersebut berisiko mencederai marwah universitas dan memecah konsentrasi kampus dari tugas utamanya sebagai lembaga pendidikan.
“Secara pribadi, setiap warga negara memiliki hak politik. Namun, ketika seseorang menjabat sebagai rektor atau dekan, institusi tidak boleh dibawa ke dalam pilihan politik tersebut,” katanya.
Ia menambahkan bahwa perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang objektif yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, penelitian, dan diskursus ilmiah tanpa tekanan eksternal.
Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menahan diri dari langkah-langkah yang dapat mencoreng independensi kampus.
Menutup pernyataannya, Syahrullah berharap proses pemilihan rektor di Universitas Hasanuddin dapat berlangsung secara profesional dan berorientasi pada kepentingan akademik jangka panjang.
Ia menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang mampu memajukan kualitas pendidikan dan menjaga netralitas institusi. (*)
