LUWU TIMUR — Polemik pengadaan mobil ambulans desa untuk program Garda Sehat di Kabupaten Luwu Timur terus bergulir dan kini mendapat perhatian serius dari sejumlah fraksi di DPRD Luwu Timur.
Legislator lintas fraksi mulai angkat suara dan mendorong agar persoalan tersebut dibuka secara terang benderang, termasuk melalui jalur hukum.
Kasus ini mencuat setelah vendor pengadaan ambulans, Erwin Sandi, disebut tidak lagi diketahui keberadaannya. Kondisi itu memicu tanda tanya besar terkait realisasi program yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur, mengatakan pihak DPRD sebelumnya telah menerima aspirasi masyarakat terkait belum terealisasinya ambulans desa yang diperuntukkan bagi warga di wilayah pemberdayaan PT Vale.
Menurut dia, DPRD akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait guna mengurai persoalan tersebut.
“Kami akan mengundang Dinas Kesehatan, PT Vale, serta para kepala desa karena program ini berkaitan dengan Garda Sehat. Vendor juga sebenarnya ingin kami undang, tetapi keberadaannya belum diketahui,” kata Muhammad Nur, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai, apabila benar vendor pengadaan tersebut melarikan diri, maka pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat. Sebab, manfaat program kesehatan yang sedianya diperuntukkan bagi warga lingkar tambang hingga kini belum dapat dirasakan.
Fraksi PDIP, lanjut dia, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Bahkan, ia meminta penyidik turut menelusuri aliran dana dalam pengadaan ambulans itu.
“Selain memeriksa pihak-pihak terkait, kami juga menyarankan agar rekening vendor diperiksa supaya aliran dananya bisa diketahui,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan anggota Fraksi Golkar, Wahiddin Wahid. Ia menegaskan DPRD perlu mengambil sikap secara kelembagaan karena polemik ambulans desa telah menjadi perhatian publik di Luwu Timur.
Menurut Wahiddin, meski sumber anggaran berasal dari dana CSR, program tersebut tetap menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya warga di kawasan pemberdayaan PT Vale.
“Hampir separuh penduduk Luwu Timur berada di wilayah pemberdayaan PT Vale. Kalau pengadaan ambulans ini gagal, tentu masyarakat yang paling dirugikan,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan ambulans, termasuk dugaan pengadaan yang hanya diarahkan kepada satu pihak vendor.
“Ini yang perlu dibuka secara jelas dalam RDP nanti. Setahu kami, desa sebenarnya juga bisa melakukan pengadaan sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PAN, Muh Rivaldi, mengatakan DPRD telah menerima aspirasi masyarakat dari salah satu aliansi warga yang mempertanyakan realisasi program ambulans sehat tersebut.
Ia menekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari CSR perusahaan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Program pemberdayaan masyarakat harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prosesnya juga harus terbuka. Karena itu kami ingin mengetahui lebih jauh bagaimana mekanisme pengadaan ambulans ini,” ujarnya.
Fraksi PAN, kata Rivaldi, turut mendukung aparat penegak hukum mengusut persoalan tersebut agar publik mendapatkan kejelasan mengenai penyebab program ambulans Garda Sehat itu bermasalah.
“Sangat disayangkan jika program yang ditujukan untuk masyarakat justru menimbulkan polemik seperti ini,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) memilih menunggu hasil RDP sebelum menentukan sikap resmi. Anggota Fraksi GPR, Sarkawi, menyebut pihaknya akan melihat hasil pembahasan terlebih dahulu.
“Kami menunggu hasil RDP dulu, setelah itu baru Fraksi GPR akan menyampaikan sikap,” singkatnya. (*)
