BARRU — Proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru memasuki tahapan krusial.
Sebanyak 32 peserta mengikuti sesi wawancara yang dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Jumat (19/12/2025).
Wawancara ini merupakan bagian dari rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Tahun 2025 yang resmi dibuka Pemkab Barru.
Proses seleksi dirancang untuk menjamin promosi jabatan berlangsung secara transparan, objektif, dan berbasis sistem merit, sesuai ketentuan perundang-undangan serta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebanyak 12 formasi JPT Pratama yang dibuka dalam seleksi ini, meliputi jabatan Asisten Administrasi Umum, Sekretaris DPRD, Kepala BKPSDM, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP).
Selain itu juga posisi Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Ketua Pansel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa tahapan wawancara menjadi instrumen penting untuk menggali kompetensi manajerial, kepemimpinan, serta integritas para peserta.
“Ini merupakan tahapan wawancara seleksi JPT Pratama di lingkup Pemkab Barru. Dari seluruh proses yang dilalui, panitia seleksi akan menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati Barru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar Jufri.
Ia menambahkan, hasil penilaian pansel diharapkan dapat menjadi dasar yang objektif dan profesional dalam pengisian jabatan eselon II yang saat ini masih kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
Melalui seleksi terbuka ini, Pemkab Barru menegaskan komitmennya untuk menempatkan pejabat pimpinan tinggi yang berkapasitas, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik secara optimal. (*)
