JAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan resmi menyerahkan dokumen administratif kepengurusan partai kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Kantor Sekretariat DPP PGR, kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid sebagai bagian dari tahapan verifikasi administrasi menuju pengesahan badan hukum partai politik.
Sulawesi Selatan menjadi provinsi ketujuh yang berhasil menyerahkan dokumen administrasi lengkap ke tingkat DPP, setelah Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.
Asri Tadda mengatakan, proses penyusunan dan verifikasi administrasi di Sulawesi Selatan membutuhkan kerja kolektif seluruh pengurus partai di berbagai tingkatan.
“Alhamdulillah, salah satu tugas penting kami di Sulawesi Selatan akhirnya bisa kami tuntaskan. Dokumen administratif sudah lengkap dan surat keterangan terdaftar juga telah kami peroleh,” ujar Asri.
Ia mengungkapkan, proses konsolidasi kepengurusan hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum bukan pekerjaan mudah. Sejumlah kendala muncul selama proses pembentukan struktur partai di daerah.
Menurutnya, membangun partai politik baru membutuhkan konsistensi dan ketahanan organisasi, terutama ketika menghadapi dinamika internal menjelang tenggat penyelesaian administrasi.
“Ada yang awalnya siap menerima amanah, tetapi di tengah jalan berubah arah, sulit dihubungi, bahkan tidak memenuhi komitmen. Situasi seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” katanya.
Meski demikian, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Asri menilai capaian tersebut menjadi fondasi awal untuk memperkuat kerja-kerja organisasi dan konsolidasi partai menghadapi agenda politik ke depan.
“Pekerjaan berikutnya tentu lebih besar. Tetapi kami optimistis, dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang sudah terbangun, Partai Gerakan Rakyat bisa terus berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, mengapresiasi capaian DPW Sulawesi Selatan yang dinilai berhasil menunjukkan soliditas organisasi dalam proses verifikasi administrasi.
Menurut Sahrin, dokumen yang diserahkan bukan sekadar persyaratan formal, melainkan hasil kerja keras kader partai di lapangan.
“Surat itu mungkin hanya dua lembar, tetapi di baliknya ada kerja keras, ada proses turun ke desa-desa, kecamatan, dan gotong royong banyak orang,” ujarnya.
Hingga kini, Partai Gerakan Rakyat mencatat sudah ada 12 provinsi yang mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol. PGR menargetkan penyelesaian dokumen administratif di 38 provinsi dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses menuju legalitas nasional partai politik. (*)
