EDITORIAL – Polemik keberadaan Bandara IMIP Morowali kembali mencuat dan memantik kegaduhan nasional.
Isu ini bukan sekadar soal sebuah fasilitas transportasi di kawasan industri, melainkan menyangkut hal yang jauh lebih sensitif, yaitu soal kedaulatan negara.
Sorotan publik menguat setelah Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin melontarkan pernyataan mengejutkan bahwa “ada negara dalam negara” di Morowali. Sebuah kalimat pendek yang cukup untuk membuat suhu politik memanas.
Yang menarik, pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan latihan tempur di wilayah sekitar bandara—sebuah simbol yang tak mungkin dianggap kebetulan.
Isyarat bahwa negara sedang menghadapi persoalan serius menyangkut kendali teritorial dan rantai komoditas strategis.
Kebingungan Politik dan Manuver Pemerintah
Kementerian Perhubungan terlihat limbung menanggapi isu ini. Setelah ramai di publik, Kemenhub buru-buru mengklarifikasi legalitas bandara, lalu tiba-tiba mencabut statusnya sebagai bandara khusus.
Reaksi yang tergesa-gesa menunjukkan bahwa persoalan Morowali bukan problem administratif biasa, tetapi isu strategis yang telah sampai ke meja elite.
Namun publik malah terseret pada polemik lain, yakni siapa meresmikan bandara tersebut? Apakah Jokowi atau bukan? Perang narasi ini justru menjauhkan perhatian dari persoalan utamanya: tata kelola dan pengawasan.
Padahal, praktik ilegal di bandara—siapapun yang meresmikan—bukan hal asing. Mulai dari narkoba, perdagangan orang, sampai pencucian uang. Yang penting bukan siapa gunting pita, melainkan siapa yang mengawasi dan siapa yang diuntungkan.
Data Ekspor Tambang dan Sinyal Prabowo
Pernyataan Presiden Prabowo tentang “membeli data” ekspor tambang dari luar negeri sebetulnya menjadi potongan puzzle yang menghubungkan semuanya.
Data itu memperlihatkan selisih besar antara ekspor nikel Indonesia yang tercatat pemerintah (1 juta ton) dan angka yang dicatat Tiongkok sebagai negara pengimpor (5 juta ton).
Selisih empat juta ton ini tak mungkin terjadi tanpa jaringan yang sangat kuat, sistematis, dan bertahun-tahun berjalan.
Inilah mengapa isu bandara IMIP menjadi penting. Bandara tersebut bukan hanya melayani penerbangan penumpang, tetapi juga cargo internasional.
Dugaan yang muncul adalah, jalur logistik ini bisa saja dipakai untuk membawa nikel keluar negeri tanpa pajak, tanpa pencatatan, tanpa pengawasan.
Pertanyaannya, berapa lama praktik ini terjadi, dan siapa saja pemainnya? Jelas bukan orang biasa.
Babak Baru “Perang Tambang”
Kita sudah melihat preseden sebelumnya, yakni operasi militer dan penegakan hukum untuk mengambil alih tambang ilegal di Bangka Belitung yang ditaksir merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Langkah tegas itu tampaknya hanya pembuka. Setelah Babel, target berikutnya tampaknya Sulawesi Tengah.
Jika kerugian di Babel mencapai ratusan triliun, maka di Morowali potensi kebocoran bisa lebih dahsyat. Apalagi kawasan tersebut menjadi pusat industri nikel nasional dan pintu ekspornya berhubungan langsung dengan rantai pasok global.
Ini bukan sekadar penyimpangan ekonomi. Ini bentuk kolonialisme baru, VOC gaya abad 21, yang memadukan kepentingan modal asing dan jaringan kekuasaan domestik.
Mengembalikan Nikel untuk Kemakmuran Rakyat
Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum tidak boleh berhenti sebagai “gebrakan” sesaat.
Negara harus mengambil alih seluruh rantai pengelolaan tambang yang disusupi kepentingan gelap. Para pelaku—yang hampir pasti memiliki pangkat, jaringan, dan kekuasaan—harus ditangkap, diadili, dan dimiskinkan.
Indonesia bisa belajar dari Ibrahim Traoré di Burkina Faso, yang berani mengusir kartel tambang emas dan mengambil alih aset nasional untuk rakyatnya.
Kita pun harus berani memastikan nikel Indonesia kembali menjadi jalan kesejahteraan, bukan sumber pemiskinan struktural.
Harapan publik sederhana: jangan sampai operasi besar ini hanya mengganti pemain, bukan menghentikan permainan.
Jika setelah semua gaduh ini angka penjualan tambang Indonesia tidak meningkat, maka kita patut curiga bahwa ini hanyalah rotasi kekuasaan.
Tetapi jika langkah ini berhasil membongkar penyelundupan sistematis yang selama puluhan tahun merampok negara, maka bangsa ini berada di jalur perubahan besar.
Kini bola ada di tangan pemerintah. Apakah ini momentum pembebasan atau hanya episode politik? Kita akan segera tahu.
Jika hasilnya naik signifikan, ini adalah perang kedaulatan yang dimenangkan bangsa. Jika datar saja, berarti hanya ada pergantian tuan—dan rakyat tetap menjadi penonton yang kalah.
Semoga tidak. Semoga ini benar-benar langkah menuju Indonesia yang lebih sejahtera. (*)
