JAKARTA – Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kini menghadapi tekanan berat akibat gejolak ekonomi global imbas konflik bersenjata di Timur Tengah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu guncangan struktural terhadap rantai pasok global yang berdampak langsung pada sektor UMKM di Indonesia.
“UMKM sedang menjerit. Biaya produksi naik drastis, sementara daya beli masyarakat belum pulih. Ini squeeze margin yang sangat berbahaya,” kata Bahrul dalam keterangan resminya, Sabtu (11/4/2026).
Menurut ABDSI, terdapat tiga tekanan utama yang saat ini mencekik pelaku UMKM nasional.
Pertama, lonjakan harga plastik dan petrokimia. Harga plastik kemasan disebut melonjak 30 hingga 80 persen sejak akhir Februari 2026. Sementara harga nafta sebagai bahan baku utama plastik naik dari USD 630 per ton menjadi USD 917 per ton.
Kondisi ini dinilai sangat memukul UMKM sektor makanan dan minuman, mengingat sekitar 70 persen bahan baku industri plastik nasional masih bergantung pada impor dari kawasan Timur Tengah.
Kedua, volatilitas harga energi global. Harga minyak mentah kini bergerak di kisaran USD 96–100 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar USD 70 per barel.
Di saat yang sama, harga avtur di dalam negeri meningkat 72 persen sejak awal April 2026, sehingga mendorong kenaikan biaya distribusi dan logistik.
Ketiga, terganggunya jalur distribusi global akibat belum pulihnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. ABDSI mencatat lalu lintas kapal di jalur tersebut sempat turun drastis hingga 95 persen sepanjang Maret 2026 akibat ancaman ranjau laut dan ketidakpastian keamanan kawasan.
Menurut Bahrul, kombinasi tekanan tersebut telah menciptakan kondisi “squeeze margin” bagi UMKM, di mana biaya produksi meningkat tajam namun daya beli masyarakat masih lemah.
Ia mencontohkan, biaya belanja kemasan yang sebelumnya berkisar Rp60 ribu hingga Rp70 ribu kini melonjak menjadi lebih dari Rp100 ribu.
“Jika situasi ini dibiarkan berlarut, bukan hanya UMKM yang terdampak, tetapi juga berpotensi memicu PHK massal dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sebagai respons, ABDSI menyampaikan lima rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Pertama, stabilisasi harga bahan baku melalui subsidi terbatas, operasi pasar, atau pengendalian harga sementara untuk nafta dan plastik kemasan.
Kedua, pemberian insentif fiskal bagi UMKM berupa relaksasi pajak, restrukturisasi kredit, dan peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketiga, percepatan penguatan industri hulu petrokimia domestik guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku.
Keempat, program pendampingan adaptasi UMKM agar mampu melakukan efisiensi operasional, inovasi produk, dan transisi ke kemasan alternatif berbasis bahan lokal.
Kelima, dukungan logistik dan perluasan akses pasar digital guna menekan beban distribusi pelaku usaha kecil.
“Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar dalam pernyataan. UMKM yang menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional tidak boleh tumbang akibat guncangan global yang bukan mereka ciptakan,” tegas Bahrul.
ABDSI menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga keuangan, serta asosiasi sektoral guna mendorong implementasi kebijakan mitigasi secara efektif. (*)
