MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, meninjau langsung Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Selasa (13/5/2025).
Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat perluasan layanan sanitasi dan penyediaan air bersih yang layak di Kota Makassar.
Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari komitmen memperluas jangkauan layanan IPAL yang saat ini baru mencakup lima dari 15 kecamatan di Makassar. Dengan semangat kolaboratif, Munafri—yang akrab disapa Appi—menyampaikan optimismenya bahwa seluruh wilayah kota dapat segera terlayani secara merata.
“Ini bagian dari program nasional dan daerah yang terus kami tingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya usai peninjauan.
Munafri menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan IPAL, terutama terkait skema pembiayaan operasional dan status kerja sama antara PDAM dan Pemerintah Kota.
“Kami butuh dukungan regulasi agar operasional IPAL ini berjalan lancar. Tanpa itu, pengelolaan ke depan akan sulit,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan IPAL bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga upaya besar dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di kota pesisir seperti Makassar yang rentan terhadap pencemaran air tanah.
Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, mengapresiasi kinerja dan komitmen PDAM serta Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan IPAL. Menurutnya, IPAL Losari berpotensi menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sanitasi berbasis lingkungan.
“IPAL ini investasi negara. Harus dimanfaatkan secara optimal. Saat ini baru ada 489 sambungan dari target 14.000. Ini harus dikejar,” tegas Dewi.
Ia menekankan perlunya percepatan penyambungan sambungan rumah tangga agar manfaat IPAL bisa dirasakan lebih luas. Selain itu, regulasi dan penetapan tarif yang adil dan jelas juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan operasional.
“Biaya operasional bisa mencapai Rp3 miliar per tahun. Harus ada skema yang kuat, melibatkan APBD dan tarif dari pengguna layanan, baik domestik maupun komersial,” tambahnya.
IPAL Losari sendiri dibangun sejak 2019 hingga 2023, dan resmi dioperasikan pada 2024. Instalasi ini memiliki kapasitas 16.000 meter kubik per hari, dengan jaringan perpipaan sepanjang 96 kilometer dan dirancang untuk melayani hingga 41.000 kepala keluarga.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan pengelolaan IPAL secara profesional. Ia mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, PDAM telah mengalokasikan sekitar Rp9 miliar untuk operasional, meski tanpa dasar hukum yang kuat.
“Setiap tahun selalu muncul temuan karena belum ada dasar hukum yang mengatur. Kami berharap kunjungan ini jadi titik terang agar regulasi segera dibentuk,” tutur Hamzah.
Kunjungan Dirjen Cipta Karya ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dan PDAM untuk mempercepat reformasi layanan sanitasi, sekaligus menjamin lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh warga kota. (*)
