JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk memastikan produksi nikel matte di fasilitas smelter Sorowako, Sulawesi Selatan, tetap berjalan sesuai rencana meskipun pemerintah melakukan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan nikel.
Kebijakan pengurangan RKAB yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertujuan mengendalikan produksi nikel nasional agar dapat menopang harga komoditas tersebut di pasar global.
Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale, Budiawansyah, mengatakan operasional smelter Sorowako tidak terdampak oleh kebijakan tersebut karena perusahaan memperoleh persetujuan penuh atas RKAB untuk kegiatan produksi di wilayah tersebut.
“Sampai saat ini rencana produksi nikel matte tidak terpengaruh sama sekali, masih sesuai dengan forecast,” ujar Budiawansyah dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, pemerintah memberikan persetujuan sebesar 100 persen terhadap RKAB Vale untuk operasional Sorowako sehingga rencana produksi nikel matte tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan perusahaan.
Meski demikian, Vale saat ini tengah mempersiapkan kebutuhan pasokan bijih nikel untuk proyek smelter baru berbasis teknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang sedang dibangun di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
Menurut Budiawansyah, pembangunan smelter HPAL Pomalaa ditargetkan mencapai tahap mechanical completion atau penyelesaian konstruksi secara mekanis pada Agustus 2026.
Setelah tahap tersebut, fasilitas pengolahan nikel itu akan memasuki fase peningkatan produksi secara bertahap pada paruh kedua tahun 2026.
“Pada semester dua itu akan siap ramp up produksi. Kalau kami hitung Agustus, sekitar dua sampai tiga bulan sebelumnya pasokan bijih untuk mendukung operasional itu sudah harus tersedia,” jelasnya.
Untuk memastikan kesiapan bahan baku, Vale telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM guna mengajukan revisi terhadap RKAB perusahaan pada 2026.
Menurut Budiawansyah, pemerintah memahami kebutuhan tersebut karena proyek hilirisasi nikel merupakan bagian dari komitmen Vale dalam mendukung kebijakan industrialisasi mineral di Indonesia.
“Pak Dirjen Minerba dan jajarannya memahami hal ini, karena hilirisasi nikel memang merupakan komitmen kami kepada pemerintah,” katanya.
Vale berharap proses revisi RKAB 2026 dapat disetujui pemerintah dalam waktu dekat agar operasional smelter HPAL Pomalaa dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Perusahaan menargetkan proses revisi tersebut dapat rampung sekitar Juni 2026, atau bahkan lebih cepat apabila memungkinkan.
“Kami sudah menyiapkan beberapa rancangan untuk adendum atau revisi RKAB nanti. Kita lihat sesuai regulasi, apakah dibuka Juni atau bisa lebih awal,” ujar Budiawansyah.
Proyek smelter HPAL Pomalaa merupakan salah satu investasi strategis Vale dalam memperkuat hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus mendukung pengembangan industri baterai kendaraan listrik di masa depan. (*)
