MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mempercepat pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 kepala keluarga (KK) telah masuk dalam sistem atau sekitar 11,41 persen dari total sasaran.
Capaian tersebut menjadi lompatan signifikan dibandingkan progres pada awal pelaksanaan pendataan. Pada pekan pertama Agustus, Makassar baru mencatat sekitar 0,1 persen atau kurang lebih 1.000 KK.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan tersebut tidak terlepas dari pengerahan agen Perlinsos yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, angka 50.088 KK tersebut belum merupakan capaian akhir. Proses pendataan masih berlangsung sehingga data yang masuk ke sistem diperkirakan terus bertambah.
“Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” katanya.
Makassar sendiri menjadi salah satu dari 48 daerah yang ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi perlindungan sosial. Dalam tahap uji coba tersebut, pemerintah pusat menetapkan target pendataan pada kisaran 40 hingga 60 persen.
Namun, Pemerintah Kota Makassar memasang target lebih tinggi.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta capaian pendataan di Kota Makassar dapat mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.
“Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen,” ungkap Andi Bukti.
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Sosial menyiapkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai SKPD. Pengerahan dilakukan secara bertahap dengan pembagian wilayah berdasarkan kecamatan dan sesi kerja.
Sekitar 2.000 agen telah diterjunkan dalam tahap pendataan sebelumnya. Mereka bekerja menyasar lima kecamatan secara bergantian.
“Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas,” jelasnya.
Sistem kerja tersebut dibagi dalam empat sesi. Masing-masing sesi berlangsung selama tiga hari dan melibatkan sejumlah kecamatan.
Pada sesi pertama, pendataan dilakukan di Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.
Sesi berikutnya menyasar Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang. Sementara kecamatan lain yang belum masuk dalam tahap sebelumnya akan dijangkau pada sesi berikutnya, termasuk Biringkanaya, Tallo, Makassar, dan Ujung Tanah.
“Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan,” kata Andi Bukti.
Pola tersebut memungkinkan agen dari berbagai SKPD bekerja secara bergantian. Satu sesi berlangsung selama tiga hari, kemudian dilanjutkan sesi berikutnya pada hari kerja selanjutnya.
Bukan Sekadar Mengejar Persentase
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi sasaran pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar.
Andi Bukti menegaskan, percepatan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar persentase capaian. Yang lebih penting, pendataan di lapangan harus menghasilkan informasi yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi warga.
“Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata. Percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” tuturnya.
Karena itu, proses pendataan juga diarahkan untuk memperkuat verifikasi kondisi masyarakat di tingkat lapangan. Data tersebut nantinya diharapkan menjadi basis yang lebih terintegrasi dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.
Meski demikian, percepatan pendataan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan dan komitmen agen dari berbagai SKPD yang dikerahkan ke lapangan.
Menurut Andi Bukti, ketika terdapat kekurangan personel, Dinas Sosial harus melakukan penyesuaian agar kegiatan pendataan tetap berjalan.
“Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan,” ujarnya.
Untuk menutup kemungkinan adanya warga yang belum terdata, Dinas Sosial menyiapkan pelibatan RT dan RW setelah tahapan pengerahan agen dari SKPD selesai.
RT dan RW nantinya akan membantu menyisir warga di wilayah masing-masing yang belum masuk dalam sistem pendataan.
“Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata,” jelasnya.
Pelibatan perangkat lingkungan tersebut sekaligus diharapkan memperkuat proses validasi karena RT dan RW dinilai memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kondisi warga di wilayahnya.
“Dengan keterlibatan RT/RW, pemerintah dapat melakukan pengecekan lebih dekat terhadap warga yang belum terdata, sekaligus mengidentifikasi apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain pendataan aktif di lapangan, Perlinsos Digital juga menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran maupun menyampaikan pengaduan terkait data secara lebih terintegrasi.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial, mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran, serta memudahkan masyarakat melakukan pemutakhiran apabila terjadi perubahan kondisi.
Dengan capaian yang telah mencapai 50.088 KK, Dinas Sosial Kota Makassar optimistis proses pendataan masih dapat dipacu hingga akhir Agustus.
Pemerintah kota akan melanjutkan pengerahan agen, memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta menyiapkan keterlibatan RT dan RW untuk menjangkau warga yang belum masuk dalam sistem.
“Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen,” pungkas Andi Bukti. (*)
