LUWU RAYA — Kontribusi anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III terhadap masyarakat Luwu Raya mulai dipertanyakan. Sejumlah tokoh daerah menilai kehadiran dan peran wakil rakyat di wilayah tersebut belum terlihat jelas, terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Sorotan ini menguat setelah Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, mengkritik minimnya informasi mengenai agenda anggota DPR RI Dapil Sulsel III selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Kritik tersebut mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum HMI Cabang Palopo periode 2017–2018, Taufik Mangula, dan pemerhati pembangunan Luwu Utara, Ilham Malleting, yang dihubungi pada Rabu (18/11/2026).
Keduanya menilai reses seharusnya menjadi momentum bagi anggota legislatif untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan daerah, sekaligus menjembatani aspirasi warga ke tingkat pusat.
Reses Jangan Sekadar Formalitas
Taufik Mangula menilai kritik yang disampaikan KKLR Sulsel sudah tepat. Menurutnya, kehadiran anggota dewan di daerah pemilihan merupakan bagian dari amanah konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Di mana lagi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kalau para wakilnya tidak turun ke lapangan,” ujarnya.
Ia menyayangkan pelaksanaan reses yang menurutnya kerap hanya menjadi kegiatan seremonial. Taufik menilai wakil rakyat semakin jarang turun langsung ke lapangan. Kalaupun hadir, kegiatan tersebut dinilai tidak selalu diikuti dialog dan penyerapan aspirasi secara mendalam.
“Kumpulkan orang, foto, lalu pulang. Parah,” katanya.
Bagi Taufik, ukuran keberhasilan reses bukan sekadar terlaksananya kegiatan atau dokumentasi kunjungan, melainkan sejauh mana persoalan masyarakat didengar dan ditindaklanjuti.
Persoalan Daerah Butuh Perjuangan di Pusat
Sorotan lebih jauh disampaikan Ilham Malleting. Ia menilai Luwu Raya kerap menjadi wilayah perebutan suara menjelang pemilu legislatif, tetapi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dinilai belum sebanding setelah para legislator terpilih.
Ilham mengaku belum melihat kontribusi yang jelas bagi konstituen di Luwu Raya sejak anggota DPR RI Dapil Sulsel III periode 2024–2029 dilantik.
Ia kemudian mengemukakan sejumlah persoalan yang menurutnya membutuhkan perhatian dan keterlibatan wakil rakyat di tingkat pusat, terutama terkait sektor pertambangan.
Di antaranya konflik masyarakat dengan PT Masmindo yang disebutnya belum selesai. Ia juga menyoroti aktivitas penambangan liar di alur sungai di Desa Tetekang, Bone Lemo, Kadundung, dan Marinding, Kecamatan Bajo Barat, yang menurutnya berlangsung serampangan dan berpotensi mengancam permukiman warga akibat banjir.
Selain itu, Ilham mempertanyakan pengelolaan IUP PT Kalla Arebama di Rampi, Kabupaten Luwu Utara, yang dinilainya belum profesional, serta maraknya aktivitas tambang rakyat yang belum tertata.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, anggota DPR RI semestinya mengambil peran lebih aktif dalam memperjuangkan penyelesaiannya.
“Persoalan tambang adalah domain pemerintah pusat yang membutuhkan jembatan komunikasi penyelesaian. Di sinilah fungsi legislator dibutuhkan,” tegasnya.
Ilham juga menilai masa reses 2026 telah berakhir tanpa kejelasan mengenai penyerapan aspirasi masyarakat Luwu Raya.
“Wakil rakyat entah ke mana. Suara dan aspirasi rakyat tak kunjung tersampaikan,” ujarnya.
KKLR Diharapkan Dorong Evaluasi Wakil Rakyat
Atas kondisi tersebut, Ilham berharap KKLR mengambil sikap lebih tegas. Ia bahkan mengusulkan gerakan moral untuk menggugat para legislator yang dinilainya hanya menjadikan suara masyarakat Luwu Raya sebagai komoditas politik.
“Habis manis sepah dibuang,” katanya.
Sebelumnya, Hasbi Syamsu Ali menegaskan bahwa kritiknya bukan ditujukan untuk menyerang pihak tertentu.
Ia mempersilakan anggota DPR RI Dapil Sulsel III mempublikasikan kegiatan reses apabila memang telah dilaksanakan di Luwu Raya agar masyarakat dapat mengetahui agenda dan hasil kerjanya.
Hasbi juga menyampaikan empat catatan evaluasi, yakni keterbukaan jadwal dan titik pelaksanaan reses, publikasi laporan hasil reses, kepastian Luwu Raya masuk dalam agenda reses berikutnya, serta pembukaan ruang evaluasi publik.
Pada akhirnya, sorotan para tokoh tersebut mengarah pada satu pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana mandat politik yang diperoleh dari masyarakat Luwu Raya telah diwujudkan dalam kerja nyata.
Pasalnya, representasi di parlemen tidak semestinya berhenti pada perolehan suara, tetapi harus tercermin dalam kehadiran, komunikasi, dan perjuangan terhadap persoalan daerah. (*)






















