Makassar

Program sosial ini bertujuan membantu siswa dengan gangguan penglihatan agar dapat belajar lebih nyaman dan maksimal.

Pertemuan ini menjadi ajang memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Aliyah menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada panitia dan warga yang telah berperan dalam terselenggaranya kegiatan ini.

Pertemuan ini membahas kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Wakil Wali Kota Makassar pada Kamis (6/3/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk lebih dekat dengan masyarakat selama bulan suci.

Ia akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti memperoleh jabatan dengan cara yang tidak sah.

Momentum ini menjadi titik awal penting dalam merancang peta jalan pembangunan Makassar untuk lima tahun ke depan.

MCP merupakan instrumen pemantauan tata kelola pemerintahan daerah yang telah diterapkan sejak tahun 2018.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun Kota Makassar ke depan.

RDTR dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah pengembangan wilayah, khususnya dalam menarik investasi.

“Kita tidak bisa berpangku tangan menerima kondisi cuaca, tapi tetap berupaya sekecil apa pun untuk pelayanan kepada pelanggan,” ujar Beni Iskandar.

Keberhasilan ini dicapai setelah ia sukses menjalani sidang promosi doktor yang berlangsung di Auditorium Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Selasa (4/3/2025) sore.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah kota dan TNI guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.

Pengawasan ini dilakukan untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya seperti rhodamin B, formalin, dan pewarna makanan yang tidak aman.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) guna mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebanyak tujuh pelaksana tugas (Plt) kepala dinas yang menjabat di era Danny Pomanto resmi digantikan.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di awal masa pemerintahan baru.

Beberapa dinas tetap diizinkan menyesuaikan target efisiensi sesuai kebutuhan agar tugas-tugas krusial tidak terganggu.