MAKASSAR — Presidium KAHMI Sulawesi Selatan, Prof. Mustari Mustafa, menilai gelombang aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah saat ini merupakan tanda serius adanya krisis kepemimpinan dan kejanggalan dalam praktik bernegara.
Menurutnya, demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, hingga elemen rakyat biasa bukan sekadar luapan emosional, melainkan akumulasi rasa ketidakadilan yang kian dirasakan publik.
“Ini bukan gejolak rutin. Aksi sosial yang terjadi sekarang adalah letupan panjang dari kejanggalan dalam bernegara,” kata Mustari dalam keterangannya, Sabtu (30/8).
Mustari menyoroti sejumlah hal yang ia sebut sebagai akar keresahan publik, antara lain perubahan konstitusi yang dinilai sesuai kepentingan elite, rendahnya profesionalisme pemimpin, praktik hukum yang dipermainkan di ruang publik, serta pemberian kenaikan gaji dan penghargaan kepada aparat tanpa alasan substansial.
Ia juga menyinggung kenaikan pajak yang berbarengan dengan kenaikan gaji DPR, serta penanganan aksi demonstrasi yang kerap berujung kekerasan terhadap rakyat.
“Ketika elite politik lebih memilih posisi aman dengan pernyataan normatif, sementara rakyat menjadi korban, kepercayaan publik terhadap negara semakin terkikis,” ujarnya.
Dalam pandangannya, kondisi ini menunjukkan adanya krisis legitimasi negara. Ia merujuk pada teori politik Max Weber yang menekankan pentingnya legitimasi legal-rasional dalam negara modern.
Namun, realitas di Indonesia, menurut Mustari, justru memperlihatkan hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, sehingga negara kehilangan otoritas moral di mata rakyat.
Mustari juga menggunakan perspektif Antonio Gramsci yang menggambarkan situasi saat ini sebagai pergeseran dari hegemony menuju counter-hegemony.
“Ketika rakyat tidak lagi percaya pada simbol dan narasi keberhasilan negara, aksi jalanan muncul sebagai koreksi moral terhadap kuasa yang menyimpang,” jelasnya.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Mustari menyampaikan pesan agar kondisi ini tidak dianggap sebagai hal biasa. Ia menilai, aksi massa justru merupakan alarm kepemimpinan yang harus segera ditanggapi secara proaktif.
“Sejarah menanti Presiden untuk hadir bersama rakyat. Jika alarm ini diabaikan, delegitimasi politik akan semakin dalam. Tetapi bila Presiden memilih berdialog, memberi arahan moral, dan bersikap persuasif terhadap aparat, maka beliau bisa dikenang bukan sekadar sebagai penguasa, melainkan negarawan sejati,” tegas Mustari.
Mustari menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa bangsa membutuhkan pemimpin yang berani menjadikan kekuasaan sebagai jembatan antara negara dan rakyat, bukan sebagai pagar besi yang menjauhkan keduanya. (*)
