LUWU TIMUR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat kesiapan layanan publik di sektor kedaruratan.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP), Pemkab menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112, Senin (24/11/2025), di Aula Media Center Diskominfo-SP.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem penanganan darurat yang lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat hanya melalui satu nomor.
Solusi Kebingungan Nomor Darurat
Layanan 112 merupakan amanat UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi dan Permen Kominfo Nomor 10/2016 yang menetapkan 112 sebagai nomor tunggal panggilan darurat nasional.
Nomor ini dirancang untuk memprioritaskan informasi terkait kejadian yang mengancam keselamatan jiwa, keamanan publik, maupun kondisi darurat lainnya.
Perwakilan Komdigi, Hary, mengungkapkan masih banyak persoalan yang dihadapi sistem kedaruratan saat ini.
“Nomor darurat terlalu banyak sehingga sulit diingat masyarakat. Ada juga layanan yang masih berbayar. Integrasi antarinstansi belum maksimal, sementara informasi darurat sering terlambat didistribusikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa layanan 112 akan memperjelas alur dan pembagian peran seluruh pihak dalam penanganan kedaruratan.
Kominfo menjadi penyedia infrastruktur dan integrasi sistem, sementara perangkat daerah serta instansi terkait bertindak sebagai pelaksana respon di lapangan.
Adapun alur penanganan 112 meliputi: Pelapor → Call Taker/Supervisor → Dispatcher → Responder.
Respon Lebih Cepat, Satu Pintu Penanganan
Kepala Diskominfo-SP Lutim, Andi Tabacina Akhmad, menegaskan bahwa kehadiran layanan 112 akan mempermudah masyarakat sekaligus memangkas waktu respon.
“Selama ini masyarakat bingung harus menghubungi nomor mana ketika terjadi kebakaran, kasus medis, atau ancaman keamanan. Dengan 112, semuanya dipusatkan dalam satu pintu pelaporan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sebelum layanan beroperasi, Pemkab akan mematangkan seluruh sisi teknis, mulai dari regulasi, kesiapan perangkat keras dan lunak, jaringan integrasi, hingga peningkatan kompetensi SDM sebagai garda depan penerima laporan.
“Teknologinya bisa canggih, tapi kalau respon lapangan lambat, manfaatnya tidak maksimal. SDM tetap menjadi kunci,” tutupnya.
Didukung Slogan Sistem Terpadu
FGD ini juga memperkenalkan kerangka layanan terintegrasi melalui slogan “Satu Nomor – Satu Sistem – Satu Data – Zero Investasi.”
Acara turut melibatkan berbagai instansi yang menjadi ujung tombak penanganan darurat, antara lain Polres Lutim, TNI, Basarnas, Damkar, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Perhubungan, RSUD I La Galigo, PMI, hingga PSC 119.
Dengan digelarnya FGD ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya membangun sistem tanggap darurat yang lebih efektif dan responsif demi keselamatan seluruh warga. (*)
