MAKASSAR – Pemerintah pusat tengah menginisiasi kebijakan efisiensi anggaran sebagai respons terhadap tekanan perekonomian global, terutama dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan program Work From Home (WFH) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, berharap program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang telah berjalan tidak terdampak oleh langkah efisiensi anggaran pemerintah.
Menurutnya, BLTS merupakan program penting yang berfungsi sebagai penopang daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok yang berhak menerima bantuan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
“Kita sama-sama menyadari di tengah tekanan perekonomian global, semua negara mulai menyiapkan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah yang kita apresiasi di Indonesia karena bergerak cepat memastikan anggaran lebih tepat sasaran melalui efisiensi. Tapi untuk BLTS kita berharap tetap jadi prioritas,” ujar Abdul Hayat, Kamis (26/3).
Ia menegaskan, keberlanjutan program BLTS sangat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di masa tekanan ekonomi saat ini.
Menurutnya, BLTS ini memiliki beberapa skema penting, diantaranya menanggulangi kemiskinan, kurangi beban masyakarat, tingkatkan inkamnya dalam bentuk kelompok usaha bersama, kemudian pembwrdayaan dan terus hadirkan edukasi di masyakarat.
“Iya, BLTS ini kan sebagai penyokong terhadap warga yang berhak menerima. Ini sangat membantu masyarakat kita apalagi di tengah tekanan perekonomian saat ini. Olehnya itu, mereka yang berhak menerima BLTS kita berharap tidak hanya prioritas tapi juga tepat sasaran,” tambahnya.
Abdul Hayat juga berharap pemerintah tetap memastikan distribusi bantuan sosial berjalan optimal dan tepat sasaran, sehingga kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pemerintah masih mempelajari skema penyesuaian bantuan sosial (bansos) dengan mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya.
“Semua ada kemungkinan. Tahun lalu kita belajar, ada penebalan bantuan dan penambahan jumlah penerima manfaat,” kata Gus Ipul. (*)
