MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kolaborasi OPD dalam Audit TIK dan Penetapan Standar Layanan Lontara+”, Senin (20/10/2025), di Hotel Aston Makassar.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkot dalam memperkuat integrasi layanan publik berbasis digital di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Andi Muh. Yasir, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital.
“Upaya ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini berfungsi sebagai ruang konsolidasi pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan publik yang terintegrasi dalam platform Lontara+ — aplikasi pelayanan digital andalan Pemerintah Kota Makassar.
“Kita ingin setiap layanan memiliki kejelasan waktu dan prosedur. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai serta memantau kinerja layanan publik secara terbuka,” tambahnya.
Bangun Rasa Kepemilikan atas Program Digitalisasi
Peserta FGD terdiri dari para admin Lontara+ dari seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar. Mereka mendiskusikan dan menyepakati standar layanan aduan digital sesuai karakteristik unit kerja masing-masing.
Turut hadir Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution, yang menekankan pentingnya rasa kepemilikan (ownership) dari setiap OPD terhadap program digitalisasi.
“Anggap ini program bersama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Dengan rasa memiliki, implementasi Lontara+ akan berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Dara.
Menurutnya, kolaborasi lintas OPD dalam Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah fondasi penting untuk memastikan sistem Lontara+ mampu memberikan layanan real-time dan akurat.
Standar Layanan Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muh Roem, menyoroti pentingnya penerapan Service Level Agreement (SLA) di setiap OPD agar standar waktu penanganan aduan publik menjadi jelas.
“Masyarakat sebenarnya paham bahwa setiap proses membutuhkan waktu. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama sebuah aduan diselesaikan. Melalui forum ini, kita samakan persepsi itu,” jelas Roem.
Dalam sesi teknis, Nasruddin, dari tim IT Kominfo Makassar, memandu peserta menyusun draft SLA Layanan Aduan Lontara+, sekaligus menjelaskan alur kerja sistem, mekanisme status aduan, serta integrasi data antarinstansi.
Menuju Layanan Publik Digital yang Terpadu
FGD ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Lontara+ sebagai platform terpadu layanan publik Kota Makassar, sejalan dengan visi pemerintah kota menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Makassar akan semakin siap menjadi kota dengan layanan publik digital yang inklusif dan terintegrasi,” tutup Roem.
Lontara+ merupakan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar yang dirancang untuk mempermudah akses layanan publik, termasuk pengaduan masyarakat, perizinan, dan pelayanan administrasi secara daring.
Melalui forum ini, pemerintah berharap seluruh OPD memiliki pemahaman dan standar kerja yang sama demi terwujudnya layanan publik yang modern dan berkeadilan. (*)
