MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Selatan menjadi momentum konsolidasi penting bagi penguatan peran perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan publik.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mewakili Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, di Claro Hotel Makassar, Jumat (19/12/2025).
Dalam forum itu, Jufri Rahman menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius yang harus dijawab secara kolektif, termasuk melalui kebijakan publik yang lebih berpihak.
Kekerasan, menurutnya, tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga membatasi ruang partisipasi perempuan, baik di dunia kerja maupun dalam proses pengambilan keputusan politik.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin menegaskan urgensi kehadiran perempuan di lembaga legislatif dan struktur kekuasaan.
Perempuan tidak sekadar hadir untuk memenuhi kuota keterwakilan, tetapi membawa perspektif pengalaman hidup yang sangat penting dalam perumusan kebijakan.
“Peran perempuan di parlemen dan ruang-ruang strategis sangat menentukan lahirnya regulasi serta penganggaran yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak, penguatan keluarga, serta pencegahan kekerasan,” ujarnya dalam sambutan.
Pemprov Sulsel, lanjut Jufri, mencatat adanya perkembangan positif dalam pemberdayaan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Selatan pada 2024 tercatat sebesar 75,25.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen yang masih berada di kisaran 25 persen.
Fakta itu, menurutnya, menjadi tantangan bersama yang harus dijawab melalui peningkatan kapasitas, solidaritas, dan konsolidasi politik perempuan.
KPPI, sebagai wadah lintas partai, dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong lahirnya kader-kader perempuan yang berintegritas, berkapasitas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“KPPI bisa menjadi ruang pembelajaran politik, penguatan jejaring, serta advokasi kebijakan yang berkeadilan gender. Politik perempuan pada hakikatnya adalah politik kolaborasi, bukan saling meniadakan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjut Jufri, memandang KPPI sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender.
Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, partai politik, dan organisasi perempuan disebut sebagai kunci untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sekaligus memperkuat agenda perlindungan perempuan dan anak.
Ia berharap Musda KPPI Sulsel mampu melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja yang visioner, serta rekomendasi strategis untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani, mengajak seluruh jajaran KPPI Sulsel menjadikan Musda sebagai langkah awal penguatan peran perempuan, tidak hanya di dalam organisasi, tetapi juga di tengah masyarakat luas.
“Musda ini harus dipersiapkan dan dimaknai sebagai langkah besar untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam kehidupan politik dan sosial,” ujarnya.
Ketua DPD KPPI Sulsel yang juga Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menekankan pentingnya orientasi program KPPI ke depan yang lebih menyentuh persoalan konkret perempuan dan anak.
Ia optimistis kepengurusan KPPI berikutnya mampu menghadirkan warna baru bagi penguatan peran politisi perempuan di Sulawesi Selatan.
“Kami boleh berbeda warna dan berada di persimpangan politik yang berbeda. Tetapi sebagai sesama perempuan, ada satu hal yang menyatukan kami: saling menguatkan dan membesarkan hati di tengah dominasi politisi laki-laki,” tegasnya.
Melalui KPPI, ia berharap politisi perempuan dapat saling bertukar gagasan, memperkuat solidaritas, serta mendorong lahirnya regulasi yang semakin menempatkan perempuan pada posisi strategis dan bermartabat dalam dunia politik. (*)
