Berita

Kehadirannya di setiap lokasi menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan.

MCP merupakan instrumen pemantauan tata kelola pemerintahan daerah yang telah diterapkan sejak tahun 2018.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Palopo pada Selasa (4/3/2025) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 19 hari, mulai 4 hingga 22 Maret 2025.

Serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Pj. Bupati Luwu, Bupati Luwu, serta Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, SE.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun Kota Makassar ke depan.

RDTR dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah pengembangan wilayah, khususnya dalam menarik investasi.

“Kita tidak bisa berpangku tangan menerima kondisi cuaca, tapi tetap berupaya sekecil apa pun untuk pelayanan kepada pelanggan,” ujar Beni Iskandar.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan koordinasi dengan 24 pemerintah daerah terkait kesiapan pendanaan PSU.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini diikuti melalui Zoom Meeting dari ruang kerja Bupati Luwu.

Sidak ini dilakukan guna memastikan kedisiplinan pegawai serta kondisi lingkungan kerja di setiap instansi.

Kebijakan ini bertujuan melindungi sistem elektronik Pemkab Luwu Utara dari ancaman pencurian, pemalsuan, serta modifikasi data dengan memanfaatkan teknologi kriptografi infrastruktur kunci publik.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lutim, H. Bahri Suli, Kadis Perhubungan Lutim, AR. Salim, serta Kepala Kantor BPN Lutim, Ibrahim Nur.

Rencana ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan petani kakao dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan ini dicapai setelah ia sukses menjalani sidang promosi doktor yang berlangsung di Auditorium Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Selasa (4/3/2025) sore.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah kota dan TNI guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.

Pengawasan ini dilakukan untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya seperti rhodamin B, formalin, dan pewarna makanan yang tidak aman.

Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan visi dan misi kepemimpinan mereka dalam membangun Luwu Utara periode 2025-2030.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) guna mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.