MAKASSAR — Ketua DPD AMPHURI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), M. Azhar Gazali, memastikan pelaksanaan ibadah umrah dari wilayah Indonesia Timur masih berjalan normal meski ada eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurut Azhar, hingga saat ini belum ada gangguan signifikan terhadap penerbangan jemaah umrah, khususnya rute langsung Makassar–Jeddah.
“Wilayah kita justru lebih aman. Penerbangan kita direct Makassar–Jeddah, tidak transit di negara-negara seperti Uni Emirat Arab atau Qatar. Jaraknya juga jauh dari lokasi konflik, kurang lebih sekitar seribu kilometer,” ujar Azhar, Selasa (4/3/2026).
Ia menjelaskan, penerbangan pulang-pergi masih berlangsung lancar. Sejumlah maskapai seperti AirAsia, Flydeal, Garuda Indonesia, dan Saudia tetap beroperasi sesuai jadwal.
“Pesawat tetap terbang, jemaah juga tetap ada yang berangkat dan pulang. Bahkan kemarin jemaah via Kuala Lumpur sudah tiba di Makassar dengan selamat,” katanya.
Azhar menambahkan, keberangkatan jemaah untuk program akhir Ramadan, termasuk i’tikaf dan awal Syawal, juga sudah dijadwalkan mulai 5 Maret dan seterusnya. Beberapa jemaahnya bahkan telah terdaftar berangkat pada 28 Maret mendatang.
Meski demikian, Azhar menyoroti adanya himbauan dari pemerintah yang menganjurkan penundaan keberangkatan umrah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah dan pelaku industri.
“Himbauan itu sifatnya hanya menyampaikan untuk menunda. Ketika disampaikan ke jemaah, mereka memilih menunda. Padahal pembayaran ke maskapai sudah dilakukan dan penerbangan tetap berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, jika pemerintah memang ingin membatasi perjalanan, seharusnya kebijakan dibuat tegas dan menyeluruh.
“Kalau memang dilarang total, semua penerbangan tidak boleh terbang ke sana, itu lebih jelas. Maskapai harus mengembalikan uang jemaah atau menjadwalkan ulang musim berikutnya. Tapi kalau pesawat tetap terbang dan jemaah diminta menunda, ini yang jadi persoalan,” tegasnya.
Azhar juga menilai pernyataan pejabat terkait yang hanya merujuk pada informasi dari Kementerian Luar Negeri tanpa koordinasi dengan pelaku industri umrah dapat berdampak pada stabilitas usaha.
“Industri ini digerakkan oleh kami. Setiap statement yang keluar pasti berpengaruh langsung ke jemaah dan keberangkatan,” ujarnya.
Keselamatan Tetap Prioritas
Kendati mengkritisi himbauan tersebut, Azhar menegaskan bahwa keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama.
“Selama Arab Saudi belum menutup Masjidil Haram dan bandaranya, berarti masih aman. Tapi kalau situasi memburuk, tentu pemerintah dan pengelola harus siap berkoordinasi, termasuk jika diperlukan evakuasi,” katanya.
Ia pun mengimbau jemaah untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi perkembangan situasi.
“Kalau mau berangkat dan sudah siap, silakan berangkat. Yang paling penting tetap berdoa dan mengutamakan keselamatan,” pungkasnya.
