MAKASSAR – Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar meluruskan informasi menyesatkan yang beredar di media sosial pascainsiden kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar, Jumat (29/8/2025) malam.
Isu tersebut menuding Wali Kota dan anggota dewan meninggalkan rapat paripurna sebelum selesai serta menolak menemui massa aksi.
Faktanya, rapat paripurna pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 telah berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi sekitar pukul 21.30 Wita, jauh sebelum massa memasuki gedung.
“Rapat resmi ditutup setelah Wali Kota menyampaikan penjelasan. Saya sendiri yang memimpin sidang hingga selesai. Jadi tidak benar kalau disebut kabur atau tidak menyelesaikan paripurna,” tegas Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, Selasa (2/9/2025).
Menurut Suharmika, sekitar pukul 22.10 Wita, barulah massa datang dan melakukan tindakan anarkis yang berujung pada pembakaran gedung, perusakan fasilitas, hingga penjarahan kendaraan.
Ia menilai kejadian tersebut bukan demonstrasi murni, melainkan aksi brutal tanpa koordinator dan tanpa penyampaian aspirasi yang jelas.
“Demo biasanya ada pemberitahuan, ada korlap, ada tuntutan. Tapi yang terjadi malam itu berbeda, lebih mirip chaos. Kalau niatnya menyampaikan aspirasi, mestinya dengan dialog, bukan merusak atau menjarah,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD lainnya, Anwar Faruq. Politisi PKS itu menyebut informasi yang menyebut paripurna bubar sebelum selesai sebagai kabar bohong. “Paripurna diselesaikan dulu baru bubar. Jadi tudingan itu menyesatkan,” ujarnya.
Ia juga menilai aksi massa sudah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi kerusuhan. “Bukan lagi unjuk rasa murni, tapi tindakan brutal yang merusak dan membakar,” tambahnya.
Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, juga menegaskan narasi yang berkembang di media sosial merupakan kampanye hitam.
“Saya hadir langsung di paripurna. Rapat normal, selesai, baru kemudian massa datang. Jadi informasi yang beredar itu sesat dan menyesatkan,” jelas politisi PPP tersebut.
Pihak DPRD meminta masyarakat berhati-hati menyerap informasi di media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong.
“Mari bedakan antara aspirasi yang sah dengan tindakan kriminal. Yang terjadi di DPRD Makassar malam itu jelas anarkisme, bukan demonstrasi,” tutup Suharmika. (*)
