MAKASSAR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan.
Kritik tajam datang dari Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Syam, yang menilai program ini telah melenceng jauh dari tujuan awal.
Menurutnya, MBG yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi anak justru berubah menjadi proyek yang sarat kepentingan.
“Awalnya untuk meningkatkan gizi siswa, kini berubah menjadi proyek. Banyak yang berburu margin, sementara masyarakat yang jadi korban. Dari makanan bergizi gratis berubah menjadi makanan beracun gratis,” ujarnya, Selasa (30/9/2025), dilansir TribunTimur.
Kritik Kelayakan Dapur MBG
Prof Aminuddin menekankan bahwa persoalan pangan sangat sensitif karena rentan kontaminasi bakteri.
Oleh sebab itu, standar Good Manufacturing Practice (GMP) mutlak diterapkan dalam penyediaan menu MBG.
“Mulai dari bahan, air, proses pengolahan, pekerja, hingga distribusi ke sekolah harus bersih dan higienis. Kalau tidak, potensi kontaminasi E. coli dan kuman lain sangat besar,” jelasnya.
Ia menyoroti dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digunakan untuk mengolah menu MBG. Banyak dapur, kata dia, tidak memenuhi standar minimal.
“Seharusnya dapur tidak boleh dekat TPA, saluran limbah, atau area yang memicu lalat. Bangunan pun harus memiliki dinding rata, atap kuat, ventilasi cukup, serta sanitasi memadai. Kalau tempatnya tidak layak, bagaimana mungkin makanannya bisa aman?” tegas mantan Dekan FKM Unhas periode 2018–2022 itu.
Minim Ahli Gizi di BGN
Kritik lain Aminuddin tertuju pada kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab menjalankan MBG.
Dari jajaran pejabat teras, ia menilai tak ada satupun yang berlatar belakang ilmu gizi.
“Butuh ahli gizi, butuh dokter. Kalau diisi orang yang bukan bidangnya, wajar kalau banyak masalah,” ungkapnya.
Saat ini, Kepala BGN dijabat akademisi IPB spesialis entomologi (ilmu serangga), Dadan Hindayana. Sementara posisi penting lainnya didominasi oleh purnawirawan TNI/Polri dan birokrat.
Menurut Aminuddin, komposisi tersebut jauh dari kebutuhan teknis untuk menjamin mutu gizi dan keamanan pangan.
Ancaman Kesehatan Publik
Data resmi pemerintah mencatat sekitar 5.000 kasus keracunan sejak program diluncurkan.
Namun, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat angka lebih tinggi, yakni 6.452 kasus hingga akhir September 2025.
Kondisi ini, menurut Aminuddin, menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidakprofesionalan pelaksanaan MBG.
“Ini soal kesehatan, soal nyawa. Jangan jadikan makanan sebagai komoditas politik. Jika salah kelola, taruhannya kehidupan,” tandasnya.
Meski melayangkan kritik keras, Aminuddin tetap mengapresiasi ide dasar MBG yang dianggap penting bagi anak Indonesia.
“Ide MBG sejatinya luar biasa, karena angka sarapan anak Indonesia masih rendah. Tapi pelaksanaannya harus profesional, bukan politis,” ujarnya.
Bagi Aminuddin, program MBG bisa menjadi investasi kesehatan jangka panjang jika dikelola dengan standar tinggi, melibatkan tenaga gizi profesional, serta didukung fasilitas dapur yang benar-benar layak. (*)
