JAKARTA — Polemik keterlibatan sejumlah anggota DPRD dalam proyek pembangunan Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik.
Dugaan bahwa legislator ikut bermain dalam paket pekerjaan tersebut memantik kritik keras dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan bahwa jika kabar tersebut benar, hal itu bukan hanya mencederai etika pemerintahan yang baik, tetapi juga semakin menjatuhkan kepercayaan publik kepada parlemen.
“Saya kira ini salah satu hal yang membuat DPR/DPRD sulit mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka selalu saja berupaya melibatkan diri pada sesuatu yang seharusnya tidak patut,” kata Lucius, Minggu (14/9/2025).
Lucius menilai dalih tidak adanya larangan hukum tidak dapat dijadikan pembenaran. Dalam sistem pemerintahan, anggota legislatif memegang fungsi utama sebagai regulator, pembentuk kebijakan, sekaligus pengawas jalannya program pemerintah.
“Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahi prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketika legislatif mengambil peran ganda sebagai pengawas dan pelaksana, konflik kepentingan sulit dihindari. Situasi itu juga membuka peluang penyimpangan karena hilangnya posisi netral lembaga perwakilan rakyat.
“Keterlibatan anggota DPRD dalam proyek dapur MBG jelas merugikan kebijakan Presiden. Ini merusak citra program MBG karena sejak awal membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan,” lanjutnya.
BGN: Kemitraan Dapur MBG Terbuka untuk Semua Pihak
Secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi isu tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah memang membuka peluang kemitraan secara luas bagi siapa pun yang memenuhi syarat.
“(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” ujar Dadan, Minggu (14/9/2025).
Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan agar integritas pelaksanaan program tetap terjaga.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Hingga akhir Agustus 2025, pemerintah mengklaim penerima manfaat telah mencapai 23 juta orang, meningkat dari sekitar 21 juta pada periode sebelumnya.
“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN, sudah 23 juta penerima manfaat, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo saat menghadiri sebuah acara di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Jumlah dapur MBG yang beroperasi juga disebut terus bertambah hingga mencapai sekitar 6.610 dapur, dengan masing-masing dapur mempekerjakan sekitar 50 orang.
Pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG meningkat hingga 82,9 juta orang pada akhir 2025.
Prabowo menyebut program ini telah hadir di seluruh desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk mendukungnya, pemerintah telah mengalokasikan dana besar sepanjang 2025.
“Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp171 triliun untuk dialirkan ke desa. Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun. Ini program yang dilirik dunia,” ujar Prabowo. (*)
