LUWU TIMUR — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-Unhas) akan melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta revisi rencana pasca tambang perusahaan tersebut.
Sosialisasi ini akan menyasar masyarakat di empat kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale, yaitu Malili, Wasuponda, Nuha, dan Towuti.
Sebagai langkah awal, tim LPPM Unhas yang dipimpin Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Senin (6/10/2025).
Rombongan Unhas yang turut didampingi Kepala Pusat Penelitian Agraria LPPM Unhas, Dr. Kahar, S.H., M.H., diterima langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Luwu Timur, Masdin, bersama sejumlah pejabat daerah di Lounge Ruangan Bupati Luwu Timur.
Prof. Abrar Saleng menjelaskan, kegiatan sosialisasi akan menyoroti dua hal utama, yakni perubahan status hukum PT Vale dari Kontrak Karya menjadi IUPK sebagai kelanjutan kontrak/perjanjian, dan penyesuaian jadwal evaluasi dokumen pasca tambang dari tahun 2025 menjadi 2026.
“Awalnya kegiatan ini dijadwalkan pada 22–25 Oktober 2025, namun kami tunda ke pertengahan November agar pelaksanaannya lebih optimal dan melibatkan lebih banyak masyarakat,” kata Prof. Abrar.
Ia juga menyampaikan harapannya agar Pemkab Luwu Timur dapat mendukung pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal mobilisasi peserta dari wilayah-wilayah sasaran.
Menanggapi hal itu, Masdin menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif LPPM Unhas.
Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya menjaga transparansi dan kesinambungan investasi di sektor pertambangan daerah.
“Pemda tentu mendukung penuh langkah sosialisasi ini, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kelanjutan investasi PT Vale di Luwu Timur,” ujar Masdin. (*)
