LUWU TIMUR — Sejumlah perwakilan warga Desa Lampia, Kecamatan Malili, menemui Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam (Ibas) pada Senin malam (13/10/2025).
Kedatangan mereka untuk membicarakan persoalan lahan kompensasi yang telah disewakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP).
Namun, dalam pertemuan tersebut, belum ada keputusan yang diambil.
Perwakilan warga, Tasdin, mengatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal karena mereka menghadap Irwan sebagai pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Luwu Timur.
Meski begitu, menurutnya, aspirasi warga telah dicatat untuk disampaikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Tidak ada memang keputusan, karena kami menghadap Ibas sebagai pribadi, bukan sebagai bupati. Tapi semua yang kami sampaikan dicatat, katanya akan dibicarakan dengan OPD terkait,” ujar Tasdin, dilansir dari media Okson.id.
Dalam pertemuan itu, warga Lampia menyampaikan beberapa usulan. Pertama, mereka meminta agar lahan kompensasi di Dam Karebbe dikembalikan kepada warga.
Jika hal itu tidak memungkinkan, mereka mengusulkan agar lahan seluas 394 hektare tersebut dibagi dua — separuh untuk pemerintah daerah dan separuh lagi dikembalikan kepada warga.
“Kenapa ini kami ajukan, karena kami ini sudah jadi korban,” kata Tasdin.
Selain itu, warga juga menuntut agar realisasi hibah listrik sebesar 3 megawatt yang menjadi bagian dari perjanjian kompensasi segera direalisasikan.
Hingga kini, manfaat dari hibah listrik tersebut belum dirasakan masyarakat Lampia.
Menanggapi hal itu, Irwan Bachri Syam menyampaikan bahwa lahan kompensasi yang disewakan kepada PT IHIP merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki Pemda Lutim.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penertiban di area tersebut, termasuk terhadap warga yang masih berkebun di dalam lahan kompensasi.
“Terkait harga sewa yang dinilai murah, Irwan menjelaskan bahwa nilai tersebut berdasarkan hasil penilaian tim appraisal,” ujar Tasdin mengutip penjelasan Irwan.
Hingga kini, warga Lampia masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah atas aspirasi yang mereka sampaikan, terutama terkait pembagian lahan dan pemenuhan hak-hak kompensasi yang dijanjikan. (*)
