MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan program transmigrasi.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jumat (17/10/2025).
Dalam arahannya, Jufri menekankan bahwa transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, melainkan bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan daerah yang telah menjadi warisan panjang Sulawesi Selatan.
“Program transmigrasi di daerah kita bukanlah hal baru. Ini adalah warisan pembangunan yang telah terbukti memberi kontribusi nyata bagi pemerataan dan kemajuan wilayah,” ujar Jufri.
Ia mengingatkan, sejarah panjang transmigrasi di Sulsel dimulai sejak 1969 dan telah mencatat banyak keberhasilan.
Sejumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) kini telah berkembang menjadi desa definitif dan pusat ekonomi baru.
Salah satu contohnya adalah UPT Malili SP 1 di Kabupaten Luwu Timur, yang kini menjadi bagian dari kawasan pengembangan kota.
Pada tahun 2013, keberhasilan Sulsel dalam mengelola program transmigrasi bahkan mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan “Transmigrasi Award” dari pemerintah pusat.
Transmigrasi Modern dan Terpadu
Mengacu pada RPJMN 2025–2029, Provinsi Sulsel kini memiliki 10 kawasan transmigrasi prioritas yang akan dikembangkan secara terpadu.
Menurut Jufri, tantangan terbesar dalam pengelolaan transmigrasi modern adalah menyatukan langkah antarinstansi agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita harus keluar dari ego sektoral. Program pembangunan tidak bisa dikerjakan secara terpisah antarorganisasi perangkat daerah. Transmigrasi membutuhkan orkestra pembangunan yang harmonis,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel telah membentuk Tim KIPT melalui Keputusan Gubernur Nomor 568/V/Tahun 2025, yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018.
Tim ini bertugas memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung kawasan transmigrasi berkelanjutan.
Transformasi Transmigrasi 5T
Lebih jauh, Jufri menjelaskan bahwa pemerintah pusat kini tengah mendorong paradigma baru melalui Transformasi Transmigrasi (5T), yang terdiri atas:
- Trans Tuntas, penyelesaian program transmigrasi secara menyeluruh;
- Trans Lokal, pemberdayaan masyarakat lokal bersama transmigran;
- Trans Patriot, peningkatan semangat nasionalisme dan ketahanan sosial;
- Trans Karya Nusa, pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- Trans Gotong Royong, sinergi lintas sektor dan masyarakat.
“Kita perlu melihat masyarakat transmigran dan warga lokal bukan sebagai dua kelompok terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan sasaran pembangunan. Mereka harus menjadi prioritas dalam program unggulan Pemerintah Provinsi,” kata Jufri.
Sinergi Menuju Transmigrasi Maju dan Mandiri
Jufri menegaskan bahwa keberhasilan KIPT bukan diukur dari capaian satu instansi saja, melainkan dari seberapa kuat koordinasi antarsektor.
Ia mengajak seluruh peserta rapat untuk membangun komitmen bersama demi menciptakan kawasan transmigrasi yang mandiri dan sejahtera.
“Mari kita buktikan bahwa dengan pemahaman yang sama dan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju, mandiri, dan menyejahterakan,” pungkasnya.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah, pemerintah kabupaten penerima transmigrasi, dan instansi terkait.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi pembangunan lintas sektor demi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. (*)
