LUWU TIMUR — Dua pekan lebih pascainsiden kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, upaya pemulihan terus digencarkan.
Prinsip kebersamaan menjadi landasan utama, di mana Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur bersama PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bergerak cepat dengan melibatkan aparat, para ahli, serta masyarakat untuk memastikan setiap dampak ditangani secara adil, transparan, dan menyeluruh.
Komitmen itu kembali ditegaskan melalui forum pemaparan yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, pada Sabtu (6/9).
Forum tersebut menghadirkan enam desa terdampak — Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu — untuk mendengar secara langsung klasifikasi dampak, skema kompensasi, sekaligus pengumuman perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2025.
“Insya Allah kami kawal sampai tuntas. PT Vale sudah menyatakan komitmennya, dan apa yang menjadi harapan masyarakat akan terus diupayakan agar terjawab dengan solusi terbaik,” tegas Irwan.
Dari pihak perusahaan, Direktur dan Chief of Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, menekankan bahwa pemulihan Towuti dijalankan bukan semata kewajiban korporasi, melainkan juga bentuk kemitraan dengan masyarakat.
“Kami hadir bukan hanya sebagai perusahaan, tetapi sebagai mitra masyarakat. Karena itu, kami mengikuti arahan Bupati, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, para ahli, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemulihan ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah, prinsip transparansi, dan dengan hati untuk masyarakat,” ujarnya.
Sejak hari pertama, tim gabungan dari dinas teknis, BPBD, camat, dan PT Vale melakukan asesmen lapangan.
Dampak dikategorikan ke dalam beberapa sektor — mulai dari sawah, kebun, empang, ternak unggas, ternak besar, nelayan, hingga sumur air.
Setiap kategori kemudian dibagi berdasarkan tingkat keparahan rendah, sedang, hingga tinggi, agar mekanisme kompensasi dapat dirancang secara proporsional sesuai kondisi riil warga terdampak.
Bagi masyarakat, langkah ini memberi rasa lega. Yuliana, Kepala Desa Lioka, menyebut kebijakan tersebut sebagai keputusan bijaksana.
“Masyarakat merasa lebih tenang karena ada kepastian. Kami berharap tindak lanjutnya nanti betul-betul clear and clean di lapangan,” ungkapnya.
Hal serupa dirasakan warga Timampu. Kepala Desa Samsul mengatakan keresahan petani mulai mereda.
“Banyak petani menunda panen karena khawatir sawahnya terdampak. Kini, setelah dijelaskan mekanismenya, warga lebih tenang untuk panen dan menyimpan hasilnya,” jelasnya.
Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma, menegaskan bahwa langkah pemulihan tidak berhenti pada kompensasi semata.
“Komitmen kami tetap sama sejak hari pertama: menjawab keresahan masyarakat dengan solusi terbaik. Selain kompensasi, kami melibatkan tim ahli independen untuk melakukan asesmen berkala agar tidak ada dampak sosial, kesehatan, maupun lingkungan yang tersisa,” ujarnya.
Perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2025 menjadi penanda bahwa proses pemulihan dijalankan dengan penuh kehati-hatian, tanpa terburu-buru.
Dengan kepemimpinan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta komitmen penuh dari PT Vale, seluruh pihak berharap Towuti benar-benar pulih dan kehidupan warga bisa kembali berjalan normal dengan lebih berkelanjutan. (*)

























