LUWU TIMUR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyoroti aktivitas penggusuran lahan milik Petani Laoli yang kembali berlangsung di tengah proses persidangan gugatan tata usaha negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Senin (9/11/2026).
LBH Makassar menilai aktivitas penggusuran tersebut patut dipersoalkan karena puluhan petani sedang menempuh jalur hukum untuk menguji keabsahan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas lahan yang selama ini mereka kelola.
Dalam rilis pers yang diterbitkan pada Senin (9/11/2026), LBH Makassar mengungkapkan bahwa penggusuran kembali berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) dan berlanjut pada hari ini.
Dua unit ekskavator yang dikawal sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut kembali merusak tanaman jengkol milik para petani.
Pendamping hukum Petani Laoli, Siti Nur Alisa, menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Ini tindakan yang sangat keji sekaligus menampakkan sisi buruk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Proses hukum yang sedang berlangsung seharusnya dihormati terlebih dahulu dan menghindari adanya aktivitas. Ini justru mereka sendiri yang mengajarkan ke publik untuk tidak patuh hukum,” ujar Siti Nur Alisa.
Penggusuran Diketahui Setelah Ekskavator Beroperasi Lima Jam
LBH Makassar menjelaskan, para petani baru mengetahui adanya aktivitas penggusuran setelah ekskavator beroperasi selama kurang lebih lima jam.
Informasi tersebut kemudian diterima sejumlah petani yang sedang berada di posko perjuangan, sekitar satu kilometer dari lokasi kebun. Mereka langsung menuju lokasi dan mendapati puluhan tanaman jengkol miliknya telah tumbang dan rata dengan tanah.
Para petani kemudian berhimpun dan berupaya menghalangi aktivitas penggusuran yang masih berlangsung. Sejumlah personel TNI juga terlihat berada di lokasi untuk mengawal kegiatan tersebut.
Menurut LBH Makassar, lahan yang selama ini dikuasai dan dikelola para petani menjadi kebun itu direncanakan untuk diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) melalui perjanjian sewa-menyewa untuk kepentingan proyek strategis nasional (PSN).
Pertanyakan Keterlibatan Aparat Keamanan
Selain mempersoalkan penggusuran di tengah proses hukum, LBH Makassar juga mempertanyakan keterlibatan aparat keamanan dalam kegiatan tersebut.
“Kami juga mempertanyakan keterlibatan aparat Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai aparat keamanan mengapa mereka juga ikut terlibat sedangkan ada proses hukum yang sedang berlangsung?” tanya Lisa.
LBH Makassar menilai kehadiran aparat keamanan dalam pengawalan penggusuran perlu mendapat penjelasan, terutama karena objek lahan yang dipersoalkan sedang menjadi bagian dari sengketa di pengadilan.
Pihak pendamping hukum menegaskan bahwa para petani telah menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan penerbitan sertifikat HPL yang menjadi objek gugatan.
Salah satu persoalan yang mereka ajukan adalah penerbitan sertifikat tersebut tanpa adanya penguasaan fisik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selaku pemegang HPL.
Gugatan HPL Petani Laoli Masih Berproses
Gugatan terhadap sertifikat HPL tersebut didaftarkan puluhan Petani Laoli ke PTUN Makassar pada 28 Agustus 2026.
Melalui gugatan itu, para petani berupaya menguji keabsahan keputusan administrasi pemerintah yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh pemerintah daerah.
Mereka mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan telah lama dikuasai dan dikelola sebagai kebun oleh masyarakat.
Pada Senin (9/11/2026), proses persidangan berlangsung dengan agenda pemeriksaan bukti surat dari para pihak.
Dengan demikian, ketika proses pembuktian di pengadilan masih berjalan, aktivitas penggusuran kembali berlangsung di lokasi lahan yang menjadi bagian dari konflik tersebut.
LBH Makassar menilai situasi ini memperlihatkan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum sekaligus perlunya penjelasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan mengenai dasar pelaksanaan penggusuran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun pihak terkait mengenai aktivitas penggusuran tersebut. (*)
