MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus menegaskan komitmen merawat semangat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di tengah masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam forum dialog terbuka bertajuk “Kota dan Kemanusiaan: Mewujudkan Demokrasi Berbasis HAM” di Tribun Karebosi, Rabu malam (1/10/2025).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung mendengarkan aspirasi, saran, sekaligus gagasan yang disampaikan mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
Ia menilai forum tersebut sebagai ruang sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemuda untuk menjaga stabilitas, memperkuat kolaborasi, sekaligus mendorong arah pembangunan yang berkeadilan.
“Pemerintah tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh problematika yang ada tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak. Semua harus saling menopang, karena hanya dengan kekuatan bersama, pembangunan bisa berjalan efektif,” ujar Munafri.
Ia menekankan, Makassar sebagai kota metropolitan dengan 1,4 juta penduduk sekaligus pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, menghadapi arus urbanisasi, informasi, dan aktivitas ekonomi yang begitu deras. Menurutnya, tantangan itu hanya bisa dijawab dengan sinergi semua elemen.
Forum yang turut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dan Dandim 1408/Makassar Franki Susanto ini diikuti sejumlah organisasi besar dari Cipayung Plus, seperti HMI MPO, PMII, GMNI, IMM, PMKRI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, hingga LMND.
Kapolrestabes Arya Perdana mengapresiasi peran mahasiswa Makassar yang dinilai mampu menjaga kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan unjuk rasa adalah hak asasi warga negara, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak orang lain sesuai ketentuan undang-undang.
“Saya ingin sampaikan, bahwa menyampaikan aspirasi di muka umum itu hak asasi manusia. Tapi jangan lupa, ada hak asasi manusia lain yang juga harus dijaga,” tegas Arya.
Sementara itu, Dandim 1408/Makassar Franki Susanto menyoroti pentingnya generasi muda menjaga idealisme dan nasionalisme di tengah ancaman hybrid war.
Ia mengingatkan bahwa berbagai lini kehidupan—dari media sosial hingga isu SARA—dapat dimanfaatkan untuk melemahkan bangsa.
“TNI lahir dari rahim rakyat dan akan selalu berdiri bersama rakyat. Karena itu saya minta pemuda terus berkarya, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi hoaks,” tegas Franki.
Dialog ini menghadirkan suasana hangat dengan pertukaran pandangan konstruktif. Bagi Munafri Arifuddin, momentum tersebut menjadi bukti bahwa demokrasi dapat tumbuh sehat ketika semua pihak terlibat aktif, saling mengisi, dan menghargai perbedaan.
“Demokrasi itu sejatinya adalah penghormatan terhadap hak-hak dasar warga kota. Mari bersama pemerintah menyumbangkan pikiran-pikiran kritis agar Makassar tetap menjadi kota dambaan semua masyarakat,” pungkasnya. (*)
